Celah Hukum Gibran di PTUN: Putusan MK dan MA Tidak Otomatis Jadi Jalan Pemakzulan
Oleh: Nidia Candra, SH
Pontianak-Spektroom : Dinamika hukum dan politik yang menyeret Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka semakin memperlihatkan bagaimana putusan pengadilan kerap ditarik ke berbagai kepentingan politik.
Padahal, membaca sebuah putusan tidak cukup hanya melihat amar putusannya, tetapi juga harus memahami batas kewenangan, konsekuensi hukum, serta mekanisme hukum lanjutan yang tersedia.
Sebagai Praktisi Hukum, saya melihat rencana Gibran menempuh perlawanan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan kemungkinan langkah hukum yang patut dicermati, bukan sesuatu yang dapat langsung ditafsirkan sebagai upaya menghindari putusan pengadilan.
Ada dua putusan yang menjadi pangkal polemik.
Pertama, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum pemohon.
Kedua, Putusan Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026 yang membatalkan Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 dan memerintahkan pencabutan serta pemusnahannya.
Kedua putusan tersebut memiliki objek, ruang lingkup, dan konsekuensi hukum berbeda.
Tidak tepat apabila keduanya langsung ditafsirkan sebagai keputusan yang membatalkan jabatan Gibran sebagai Wakil Presiden.
Persoalan legalitas dokumen pendidikan harus dibedakan dari mekanisme konstitusional pemberhentian Wakil Presiden.
Di sinilah kemungkinan sengketa TUN berikutnya menjadi menarik.
Apabila putusan MA dilaksanakan dan pejabat berwenang menerbitkan keputusan pencabutan, keputusan administratif tersebut perlu dilihat berdasarkan substansi, kewenangan, serta akibat hukumnya.
Apabila terdapat kepentingan hukum Gibran yang dirugikan, terbuka kemungkinan menempuh upaya hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
Bahkan, Undang-Undang Peradilan TUN mengenal perlawanan pihak ketiga terhadap pelaksanaan putusan berkekuatan hukum tetap.
Mekanisme ini dapat ditempuh pihak yang tidak pernah menjadi pihak dalam perkara, tetapi kepentingannya dirugikan oleh pelaksanaan putusan.
Namun, tidak otomatis setiap pihak terdampak memenuhi syarat. Ada persyaratan hukum yang harus dibuktikan dan perlawanan tersebut tidak serta-merta menunda eksekusi.
Pemikiran Philipus M. Hadjon mengenai perlindungan hukum preventif dan represif relevan dalam konteks ini.
Negara harus menyediakan ruang bagi warga untuk mempertahankan kepentingan hukumnya ketika berhadapan dengan tindakan pemerintahan.
Sementara itu, rencana Gibran berkonsultasi dengan Presiden Prabowo Subianto belum dapat disebut sebagai langkah politik atau hukum yang memiliki akibat konstitusional.
Selama masih berupa niat dan permintaan pertimbangan, belum ada konsekuensi hukum yang dapat disimpulkan.
Pada sisi politik, wacana hak angket maupun hak menyatakan pendapat DPR juga harus ditempatkan dalam koridor konstitusi.
Pasal 7A UUD 1945 mengatur alasan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden, termasuk pelanggaran hukum tertentu atau tidak lagi memenuhi syarat jabatan.
Sementara mekanismenya diatur dalam Pasal 7B UUD 1945 melalui proses DPR, pemeriksaan Mahkamah Konstitusi, hingga keputusan MPR.
Karena itu, pemakzulan bukan sekadar persoalan tekanan politik atau tafsir sepihak terhadap putusan pengadilan.
Harus ada dasar konstitusional dan pembuktian melalui mekanisme yang telah ditentukan.
Hukum tidak boleh dipelintir menjadi alat pembenaran kepentingan politik.
"Sebaliknya, politik juga tidak boleh mengintervensi independensi peradilan." Setiap pihak, termasuk Gibran, memiliki hak menempuh jalur hukum, tetapi wajib tunduk pada putusan pengadilan dan prosedur yang berlaku.
Dalam negara hukum, yang harus diuji bukan siapa yang paling kuat membangun opini, melainkan siapa yang mampu membuktikan argumentasinya berdasarkan hukum.
(Nidia Candra, SH adalah Praktisi Hukum Kalimantan Barat)
