Delapan Tahun Menanti, Warga Apartemen Cinere Resort Perjuangkan P3SRS Mandiri
Depok - Spektroom: Delapan tahun bukan waktu yang singkat bagi warga Apartemen Cinere Resort untuk menanti terbentuknya Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS) mandiri. Harapan itu kembali mengemuka ketika sekitar 300 penghuni berkumpul dalam sosialisasi pembentukan P3SRS yang dihadiri Ketua DPRD Kota Depok Ade Supriyatna dan perwakilan Dinas Perumahan dan Permukiman (Rumkin) Kota Depok, Sabtu (17/10)
Bagi warga, pembentukan P3SRS bukan sekadar memenuhi ketentuan regulasi. Lebih dari itu, perhimpunan tersebut diharapkan menjadi wadah bagi pemilik unit untuk terlibat dalam pengelolaan hunian, memperjuangkan hak, serta membangun kehidupan bersama yang transparan dan harmonis.
Ketua Perkumpulan Komunikasi Persatuan Cinere Resort Apartment (PKP CRA), Ratu Come Rihi, selaku penggagas kegiatan, mengatakan sosialisasi itu menjadi langkah untuk menjawab penantian warga selama delapan tahun. Menurutnya, warga menginginkan P3SRS mandiri yang berpihak kepada kepentingan pemilik unit, bukan sekadar mengikuti kepentingan pengembang.
“Unit rumah susun CRA ini sudah diserahterimakan sejak 2018. Sekarang sudah delapan tahun. Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, pengembang wajib memfasilitasi pembentukan P3SRS. Namun, hingga hari ini, hal itu belum terlaksana,” ujarnya di Depok,Minggu (18/10/2026)
Ia menilai pengelolaan apartemen selama ini belum transparan dan belum melibatkan warga secara memadai. Karena itu, pembentukan perhimpunan mandiri dipandang penting agar pemilik unit memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi dan ikut menentukan tata kelola lingkungan tempat tinggalnya.
Dalam kegiatan tersebut, warga mendapatkan penjelasan dari sejumlah narasumber, yakni Tim Ahli P3SRS Dra. Suprapti, M.S., Sekretaris Jenderal APERSSI Ir. R.M. Bambang Setiawan, perwakilan Dinas Rumkin Kota Depok Edwin Wadrisman Immanuel, serta Ketua DPRD Kota Depok, Ade Supriyatna.
Ade menyampaikan empatinya terhadap persoalan yang dihadapi warga. Ia menegaskan DPRD Kota Depok akan mengawal proses pembentukan P3SRS agar berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Satu warga Kota Depok yang mengalami ketidakadilan wajib bagi kami di DPRD untuk dibela,” tegasnya.
Ia berharap persoalan tersebut dapat diselesaikan melalui proses yang sesuai regulasi sehingga warga memperoleh kepastian dalam pengelolaan hunian.
Sementara itu, Edwin Wadrisman Immanuel mengatakan pemerintah daerah ingin memastikan kehidupan di lingkungan apartemen berlangsung tertib dan harmonis. Menurutnya, rumah bukan hanya bangunan fisik, melainkan juga ekosistem kehidupan bermasyarakat yang membutuhkan aturan dan kesepakatan bersama.
Ia menyebut Dinas Rumkin telah beberapa kali memanggil pihak pengembang untuk mendorong keterlibatan mereka dalam pembentukan P3SRS. Dinas juga menyatakan akan mendampingi proses tersebut sesuai kewenangannya.
Di balik upaya itu, warga menyampaikan sejumlah keluhan terkait pengelolaan apartemen. Mereka menuding kenaikan iuran pengelolaan lingkungan (IPL) dilakukan sepihak, adanya kewajiban top up yang memberatkan, serta ancaman mempersulit penerbitan sertifikat hak milik bagi penghuni yang tidak mengikuti ketentuan pengelola.
Keluhan tersebut menjadi alasan warga terus memperjuangkan perubahan tata kelola. Namun, berbagai tudingan itu masih memerlukan klarifikasi dari pihak pengembang dan pengelola.
Bagi penghuni Cinere Resort, hunian yang nyaman tidak cukup dibangun dari dinding dan atap. Kepastian hak, keterbukaan pengelolaan, serta keterlibatan warga menjadi fondasi penting untuk menciptakan kehidupan bersama yang lebih adil.
