Desak Kepastian Layanan Kesehatan UHC, 200 Warga Banyumas Geruduk Pendopo Si Panji
Banyumas-Spektroom : Sekitar 200 orang yang tergabung dalam Aksi Masyarakat Banyumas (AMB) menggelar unjuk rasa di depan Pendopo Kabupaten Banyumas, Selasa (10/11/2026). Mereka mendesak pemerintah daerah memberikan kepastian pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin menyusul persoalan penerapan desil dalam program Universal Health Coverage (UHC) atau Jaminan Kesehatan Semesta.
Dalam aksi tersebut, para peserta secara bergantian menyampaikan orasi sambil membawa spanduk dan poster. Mereka menyoroti kesulitan warga, khususnya masyarakat yang masuk kategori desil 6 dan 7, yang terdampak penonaktifan kepesertaan jaminan kesehatan.
Setelah sekitar dua jam berorasi di bawah terik matahari, pengunjuk rasa diterima jajaran Pemerintah Kabupaten Banyumas di pendopo. Mereka menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Bupati Banyumas yang diwakili Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah, Dedy Noerhasan.
Koordinator aksi Budi Murba, menegaskan, persoalan paling mendesak adalah kepastian pembiayaan bagi pasien yang saat ini menjalani perawatan di rumah sakit, tetapi kepesertaan BPJS Kesehatannya tidak aktif.
Menurutnya, masyarakat tidak bisa diminta menunggu hingga Desember, ketika pemerintah daerah dikabarkan akan mengalokasikan anggaran untuk mengatasi persoalan tersebut. Sebab, pasien membutuhkan pelayanan dan kepastian pembiayaan sekarang.
"Kami tidak mau hanya mendapat penjelasan. Yang kami butuhkan adalah praktik di lapangan. Perintahkan rumah sakit, puskesmas, baik negeri maupun swasta, untuk menerima warga Banyumas yang sedang sakit tanpa alasan apa pun," tegasnya.
Ia juga meminta pemerintah segera membuat regulasi yang jelas mengenai pihak yang bertanggung jawab atas pembiayaan pasien dengan kepesertaan nonaktif. Dengan demikian, rumah sakit tidak ragu memberikan pelayanan karena khawatir biaya perawatan tidak dapat diklaim.
Sementara itu, Pj Sekda Banyumas Dedy Noerhasan mengatakan pemerintah daerah tidak tinggal diam menghadapi persoalan UHC. Bupati Banyumas telah memanggil seluruh pimpinan rumah sakit untuk menegaskan agar tetap melayani warga yang membutuhkan pengobatan tanpa membeda-bedakan kondisi kepesertaan.
Pemkab Banyumas juga telah membuka posko pengaduan untuk menampung keluhan dan permasalahan masyarakat terkait UHC agar dapat dicarikan solusi.
"Pemda juga sudah membuka posko pengaduan, tetapi belum dimanfaatkan masyarakat seperti yang diharapkan," ujar Dedy.
Pada akhir pertemuan, Dedy yang mewakili Bupati Banyumas menandatangani kesepakatan bersama perwakilan AMB. Kesepakatan tersebut menegaskan komitmen mengembalikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Banyumas melalui fasilitas UHC seperti semula.
Masyarakat berharap kesepakatan itu segera ditindaklanjuti dengan kebijakan konkret, sehingga warga yang sakit tidak lagi menghadapi ketidakpastian ketika membutuhkan perawatan medis.
