Prof La Ode Husen: Jangan Jadikan Kecepatan Konsolidasi Kekuasaan sebagai Jalan Pintas Mengabaikan Konstitusi
Makkah - Spektroom : Konsolidasi kekuasaan pemerintahan tidak boleh berubah menjadi perlombaan menguasai seluruh instrumen negara. Kecepatan seorang presiden mengambil keputusan memang dibutuhkan untuk menjaga efektivitas pemerintahan, tetapi tidak boleh dijadikan pembenaran untuk menerobos batas-batas konstitusi.
Peringatan itu disampaikan Prof. La Ode Husen, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia (UMI) sekaligus Direktur Program Pascasarjana UMI Makassar, yang saat ini sedang menjalankan ibadah umrah di Tanah Suci Mekkah. Ia mengulas dinamika konsolidasi kekuasaan dari perspektif Hukum Tata Negara (HTN).
Menurut La Ode Husen, narasi adu kecepatan dan kekuatan dalam perebutan kekuasaan tidak cukup dibaca sebagai strategi politik untuk memperkuat posisi pemerintahan. Persoalan yang jauh lebih mendasar adalah apakah setiap tindakan penguasa memiliki dasar konstitusional dan tetap tunduk pada prinsip negara hukum.
Presiden Memiliki Mandat, Bukan Kekuasaan Tanpa Batas
La Ode Husen menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto memiliki legitimasi demokratis melalui pemilihan umum dan legitimasi yuridis berdasarkan UUD 1945.
Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Namun, legitimasi tersebut bukan cek kosong untuk menggunakan kekuasaan tanpa batas.
Dalam sistem presidensial, presiden memang memiliki kewenangan menjalankan pemerintahan. Akan tetapi, seluruh tindakan eksekutif tetap harus berada dalam koridor konstitusi, undang-undang, dan mekanisme pengawasan antarlembaga negara.
Karena itu, apabila muncul dinamika politik internal atau perebutan pengaruh kekuasaan (power struggle), presiden tidak perlu terlibat dalam perebutan kekuasaan secara politik. Presiden cukup menggunakan kewenangan konstitusionalnya secara sah (exercise of power).
Di sinilah, menurut La Ode Husen, perbedaan mendasar antara kepemimpinan konstitusional dan sekadar dominasi kekuasaan.
Menguasai Alat Negara Tidak Berarti Bebas dari Pengawasan
Persoalan pengendalian alat negara juga menjadi bagian penting dalam konsolidasi pemerintahan. Pasal 10 UUD 1945 menempatkan Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.
Presiden juga memiliki kewenangan terkait pengangkatan dan pemberhentian Panglima TNI serta Kapolri berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.
Namun, kewenangan tersebut tidak boleh ditafsirkan sebagai legitimasi untuk menempatkan seluruh institusi negara semata-mata sebagai instrumen kepentingan politik eksekutif.
Menurut La Ode Husen, negara memiliki sistem, prosedur, dan pembagian kewenangan yang harus dihormati. Aparatur negara harus bekerja berdasarkan hukum dan kepentingan publik, bukan semata-mata mengikuti dinamika kepentingan kekuasaan.
Kecepatan melakukan pergantian pejabat atau penataan birokrasi juga harus mempertimbangkan dasar hukum, prosedur, serta prinsip akuntabilitas.
Kecepatan Tanpa Checks and Balances Bisa Menjadi Ancaman
La Ode Husen mengingatkan bahaya ketika efisiensi pemerintahan dijadikan alasan untuk mempersempit ruang pengawasan. Dalam perspektif hukum tata negara, terdapat garis tegas antara efektivitas eksekutif dan kecenderungan otoritarianisme.
indakan pemerintah yang cepat tetapi mengabaikan prosedur hukum dapat menimbulkan persoalan konstitusional (unconstitutional overreach). Prinsip supremasi hukum (rule of law) mengharuskan setiap tindakan pemerintah memiliki dasar hukum yang jelas.
Penataan pejabat, penegakan hukum, maupun restrukturisasi kelembagaan tidak boleh dilakukan dengan mengabaikan proses hukum yang semestinya (due process of law).
Lebih jauh, independensi kekuasaan kehakiman harus tetap dijaga. Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi tidak boleh berada di bawah tekanan atau intervensi kekuasaan eksekutif.
Demikian pula lembaga pengawas independen harus memiliki ruang yang cukup untuk menjalankan fungsi kontrolnya. Sebab, mekanisme checks and balances bukan penghambat pemerintahan. Justru mekanisme inilah yang mencegah kekuasaan berjalan tanpa kendali.
Perpres dan Perpu Bukan Instrumen Bebas Kepentingan
Dalam aspek regulasi, La Ode Husen menilai konsolidasi pemerintahan harus dibangun melalui produk hukum formal yang memiliki legitimasi dan kepastian hukum.
Peraturan Presiden (Perpres) dapat menjadi instrumen penataan organisasi kementerian dan lembaga sesuai lingkup kewenangan Presiden. Namun, penggunaannya tetap tidak boleh bertentangan dengan undang-undang maupun prinsip pembagian kewenangan.
Sementara itu, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) memiliki batas konstitusional yang lebih tegas.
Pasal 22 UUD 1945 hanya memberikan ruang penerbitan Perpu dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Artinya, instrumen tersebut tidak dapat digunakan hanya karena pemerintah menginginkan proses konsolidasi kekuasaan berlangsung lebih cepat.
Ada persyaratan konstitusional yang harus dipenuhi dan pengujian oleh Mahkamah Konstitusi tetap menjadi bagian dari mekanisme pengawasan. Dengan demikian, keadaan politik yang dinamis tidak otomatis dapat dijadikan alasan untuk menggunakan kewenangan darurat.
Jangan Sampai Stabilitas Mengorbankan Demokrasi
Bagi La Ode Husen, stabilitas pemerintahan memang penting. Namun, stabilitas tidak boleh dimaknai sebagai situasi ketika seluruh kekuatan politik dan institusi negara harus berada dalam satu kendali tanpa ruang pengawasan.
Pemerintahan yang efektif bukan pemerintahan yang bebas dari kritik, melainkan pemerintahan yang mampu mengambil keputusan cepat sekaligus bersedia mempertanggungjawabkan setiap kebijakannya di hadapan hukum.
Konsolidasi kekuasaan juga tidak boleh menghilangkan independensi lembaga negara, melemahkan mekanisme pengawasan, atau mengurangi hak-hak konstitusional warga negara.
Pada titik ini, persoalan utamanya bukan siapa yang paling cepat menguasai keadaan, melainkan apakah kekuasaan digunakan untuk memperkuat tata kelola negara atau justru mempersempit ruang demokrasi.
Pesan penting dari perspektif hukum tata negara yang disampaikan La Ode Husen adalah bahwa kekuasaan Presiden memiliki legitimasi konstitusional, tetapi legitimasi itu sekaligus membawa batas dan tanggung jawab.
Sebab, negara hukum tidak diukur dari seberapa kuat seorang pemimpin mengendalikan kekuasaan, tetapi dari seberapa konsisten kekuasaan itu tunduk pada konstitusi.
