Fadly Amran Tegaskan Komitmen Jadikan Padang Sebagai Kota Informatif

Fadly Amran Tegaskan Komitmen Jadikan Padang Sebagai Kota Informatif
Wali Kota Padang, Fadly Amran saat mengikuti Presentasi Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2025. (Foto: Prokopim Padang)

Spektroom - Wali Kota Padang, Fadly Amran mengikuti Presentasi Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2025 yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi (KI) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Selasa (7/10/2025).

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat KI Sumbar dipimpin langsung Ketua KI Sumbar, Musfi Yendra dan diikuti sejumlah kabupaten/kota.

Dalam kesempatan ini, Wali Kota Padang memaparkan materi bertema “Keterbukaan Informasi Menuju Kota Padang yang Informatif”, didampingi oleh Kepala Dinas Kominfo Kota Padang Boby Firman.

Mengawali paparannya, Fadly Amran menegaskan komitmennya untuk menjadikan Kota Padang sebagai Kota Pintar (Smart City) dan Kota Sehat, dengan mengedepankan semangat Smart Government.

“Smart City menjadi salah satu tujuan dalam visi Kejayaan Kota Padang. Kami bertekad mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, responsif, inovatif, dan partisipatif, terbuka dan melayani,” ujar Fadly Amran.

Fadly menyampaikan, dalam mendukung keterbukaan informasi publik, Kota Padang telah memiliki dua Peraturan Daerah terkait pelayanan publik dan informasi daerah. Selain itu, juga ada dukungan anggaran serta pelaksanaan coaching clinic bagi 52 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

“Diskominfo Kota Padang juga bekerja sama dengan 8 radio, 9 media cetak, KPID dan KI Sumbar, 48 media online, serta 4 televisi lokal. Disusul inovasi seperti Balai Kota TV, Padang Satu Data, Humas OPD, Padang Command Center 112, dan aplikasi Padang Mobile yang menyediakan data dan informasi pembangunan kota,” ucapnya.

Fadly Amran juga menyampaikan, predikat Kota Informatif merupakan tujuan bersama yang terus diupayakan oleh Pemerintah Kota Padang. Berbagai upaya dilakukan dengan maksimal dalam meningkatkan transparansi dan pelayanan informasi publik, melalui berbagai inovasi dan kolaborasi lintas sektor.

“Tentu penilaiannya kita serahkan kepada KI Sumbar. Kita telah berusaha memberikan presentasi dan kinerja terbaik. Mudah-mudahan apa yang sudah dilakukan menjadi evaluasi berharga untuk langkah-langkah perbaikan ke depan,” tuturnya.

Berita terkait

Kupas Politik Dinasti dari Perspektif Konstitusi, Prof. Dr. H. Abdul Latif tampil sebagai Pembicara Utama pada Seminar Nasional

Kupas Politik Dinasti dari Perspektif Konstitusi, Prof. Dr. H. Abdul Latif tampil sebagai Pembicara Utama pada Seminar Nasional

Makassar-Spektroom : Seminar Nasional berthemakan "Politik Dinasti dan Dinasti Politik dalam Sistim Demokrasi : Suatu Keniscayaan VS Pemasungan Hak Demokrasi Rakyat untuk dipilih sebagai Pejabat Publik" dilaksanakan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Jayabaya di Auditorium Prof Dr. Hj. Yuyun Moeslim Tahir, Rabu 6 Mei 2026. Seminar yang hadidiri Dekan

Yahya Patta, Rafles
Diduga Dipecat Tanpa Prosedur, Empat Pekerja Bukittinggi Tempuh Jalur Pengaduan ke KSPSI hingga DPRD

Diduga Dipecat Tanpa Prosedur, Empat Pekerja Bukittinggi Tempuh Jalur Pengaduan ke KSPSI hingga DPRD

Bukittinggi-Spektroom : Dugaan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak terhadap empat pekerja outsourcing di Kota Bukittinggi, Sumatera Barat, mencuat dan kini menjadi perhatian publik. Para pekerja yang sebelumnya bertugas di Dinas Perhubungan (Dishub) setempat itu memilih menempuh jalur pengaduan untuk mencari keadilan atas nasib yang mereka alami. Kasus ini bermula ketika keempat

Wiza Andrita, Rafles
Menteri PU Dorong Percepatan Sekolah Rakyat di Dharmasraya, Target Rampung 20 Juni 2026

Menteri PU Dorong Percepatan Sekolah Rakyat di Dharmasraya, Target Rampung 20 Juni 2026

Dharmasraya-Spektroom : Pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mempercepat pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, guna memastikan fasilitas pendidikan tersebut dapat segera dimanfaatkan masyarakat, khususnya kalangan kurang mampu pada tahun ajaran baru 2026. Instruksi percepatan ini disampaikan langsung oleh Menteri PU, Dody Hanggodo, saat kunjungan kerja ke

Riswan Idris, Rafles