Google Akui Buletin Keamanannya Bermasalah dan Bikin Salah Tafsir
Jakarta-Spektroom : Buletin keamanan Google kuartal III 2026 yang sempat bikin heboh akhirnya diakui sendiri bermasalah. Dalam pertemuan tertutup dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), perwakilan Google Indonesia dan YouTube Asia Tenggara mengakui buletin tertanggal 30 Oktober 2026 itu belum memberikan penjelasan pendukung yang cukup sehingga rentan menimbulkan salah tafsir.
Pengakuan itu muncul dalam pertemuan pada 19 November 2026. Komdigi tidak sekadar menerima pengakuan tersebut, tetapi langsung meminta Google membuktikan klaim penindakan jaringan akun terkoordinasi dengan data yang transparan.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi, Mediodecci Lustarini, menegaskan Komdigi meminta penjelasan tertulis lengkap, bukan sekadar penjelasan lisan.
"Pada pertemuan siang kemarin, kami sudah meminta Google untuk dapat memberikan penjelasan pendukung secara tertulis beserta contoh mengenai parameter dan metode untuk mendeteksi serta menindak akun-akun yang kemudian diterminasi," ujar Mediodecci, Jumat (20/11/2026).
Komdigi ingin tahu secara rinci bagaimana Google bekerja. Mulai dari metodologi deteksi, proses peninjauan, pembagian peran antara mesin dan peninjau manusia, cara mengukur akurasi, tingkat kesalahan deteksi, hingga dasar pemberian label atau kategori topik konten.
Google beralasan kebijakan spam di platform YouTube menjadi dasar penindakan terhadap akun-akun yang dilabeli sebagai bagian dari operasi pengaruh terkoordinasi. Namun, saat diminta bukti lebih jauh, perwakilan Google mengaku perlu berkoordinasi dulu dengan tim global yang menyusun buletin.
Komdigi juga mendesak kejelasan lain yang tidak kalah penting: dari mana sebenarnya operator jaringan itu berasal? Apakah dari Indonesia atau luar negeri?
Di tengah tarik-menarik soal transparansi itu, Komdigi justru balik menantang Google. Jika Google mampu mendeteksi jaringan terkoordinasi, kemampuan yang sama harus dipakai untuk memberantas masalah yang nyata meresahkan masyarakat Indonesia.
"Dengan kemampuan deteksi yang telah ditunjukkan, kami justru meminta Google dan YouTube juga dapat menerapkannya untuk mendeteksi dan menindak jaringan akun yang secara terkoordinasi mempromosikan judi online atau menyebarkan konten pornografi," kata Mediodecci. (RRE/Diut)