Trending

Perkuat Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Melalui Kampanye 16 Hari HAKTP 2026

Perkuat Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Melalui Kampanye 16 Hari HAKTP 2026
Kampanye Anti-Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (HAKTP) 2026, melalui roadshow di 50 Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA), mulai 19 November hingga 10 Desember 2026. (Foto: Diskominfotik DKI).

Jakarta-Spektroom: Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus memperkuat upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui Kampanye 16 Hari Anti-Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (HAKTP) 2026.

Kegiatan yang digelar Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) DKI Jakarta bersama Komisi E DPRD DKI Jakarta ini dilaksanakan melalui roadshow di 50 Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA), mulai 19 November hingga 10 Desember 2026.

Mengusung tema “Jakarta Kota Global yang Aman dan Berkeadilan bagi Perempuan dan Anak”, kampanye ini melibatkan unsur pemerintah, legislatif, perguruan tinggi, serta masyarakat. Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan kesadaran publik sekaligus mendorong keterlibatan masyarakat dalam mencegah kekerasan sejak dini.

Kepala Dinas PPAPP DKI Jakarta, Dwi Oktavia, mengatakan perlindungan perempuan dan anak tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah. Diperlukan kepedulian dan keterlibatan seluruh elemen masyarakat untuk membangun lingkungan yang aman serta responsif terhadap berbagai bentuk kekerasan.

“Perlindungan perempuan dan anak membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Pencegahan kekerasan tidak dapat hanya mengandalkan penanganan setelah kasus terjadi, tetapi perlu diperkuat melalui edukasi, kepedulian, dan keberanian masyarakat untuk mengenali serta melaporkan indikasi kekerasan sejak dini,” ujar Dwi di Jakarta, Jumat (20/11/2026).

Berdasarkan data Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak (Pusat PPPA) Provinsi DKI Jakarta, jumlah kasus kekerasan yang ditangani terus meningkat. Pada 2023 tercatat 1.682 kasus, kemudian naik menjadi 2.041 kasus pada 2024 dan 2.269 kasus pada 2025. Sementara itu, sepanjang 1 Januari hingga 12 November 2026, tercatat 2.210 korban telah mendapatkan penanganan.

Dwi menjelaskan, peningkatan angka tersebut tidak selalu menggambarkan kenaikan kejadian kekerasan secara langsung. Kondisi ini juga dapat menunjukkan semakin terbukanya akses layanan perlindungan dan meningkatnya keberanian korban untuk melapor.

"Meski demikian, masih banyak korban yang belum berani mengungkapkan pengalaman mereka akibat rasa takut, malu, ancaman, stigma, maupun kekhawatiran disalahkan," ungkapnya.

Untuk memberikan perlindungan, Dinas PPAPP menyediakan layanan terpadu melalui Pusat PPPA, mulai dari penerimaan pengaduan, penjangkauan korban, pendampingan psikologis, bantuan hukum, penampungan sementara, hingga proses rujukan dan pemulihan.

Akses layanan diperluas melalui 44 pos pengaduan di seluruh kecamatan, 69 Pos SAPA di transportasi publik LRT, MRT, dan Transjakarta, serta 12 Pos SAPA di perguruan tinggi dan satu pos di Terminal Pulo Gebang.

Masyarakat dapat mengakses pengaduan selama 24 jam melalui telepon 0813-176-176-22, WhatsApp 0852-1786-6445, atau Jakarta Siaga 112.

"Selain layanan tersebut, penguatan perlindungan berbasis masyarakat juga menjadi perhatian. RT/RW, kader PKK, tokoh masyarakat dan agama, pengelola RPTRA, serta berbagai unsur komunitas didorong aktif memberikan edukasi, mengenali tanda-tanda kekerasan, memberikan dukungan awal yang aman, dan menghubungkan korban dengan layanan perlindungan," ujarnya.

Berita terkait

Senyum Sehat Milik Semua Anak, Pemko Palangka Raya Perhatikan Kesehatan Gigi Anak Berkebutuhan Khusus

Senyum Sehat Milik Semua Anak, Pemko Palangka Raya Perhatikan Kesehatan Gigi Anak Berkebutuhan Khusus

Palangka Raya-Spektroom : Setiap anak berhak memiliki senyum sehat, termasuk anak-anak berkebutuhan khusus. Namun, perhatian terhadap kesehatan gigi dan mulut mereka membutuhkan kepedulian serta pelayanan yang tidak sekadar hadir sesaat, tetapi juga berkelanjutan. Komitmen tersebut ditunjukkan Pemerintah Kota Palangka Raya melalui bakti sosial pelayanan kesehatan gigi dan mulut bagi

Polin, Julianto
Kemenkop Tekankan Pentingnya Penerapan Standarisasi

Kemenkop Tekankan Pentingnya Penerapan Standarisasi

Pekanbaru –Spektroom : Kementerian Koperasi (Kemenkop) mendorong penguatan kapasitas produksi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di sektor perkebunan kelapa sawit melalui penerapan standardisasi dan praktik budidaya yang baik. Standarisasi ini menjadi langkah krusial bagi KDKMP untuk meningkatkan produktivitasnya. Kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) ini dilaksanakan selama dua hari. Pada hari pertama,

Nurana Diah Dhayanti