Trending

Gubernur Ansar Evaluasi Tujuh Program Strategis Nasional di Kepri

Gubernur Ansar Evaluasi Tujuh Program Strategis Nasional di Kepri
Gubernur Kepri Ansar Ahmad Pimpin Rakor Kepala Daerah se-Kepri(Foto Diskominfo)

Kepri – Spektroom : Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad memimpin rapat koordinasi (rakor) bersama kepala daerah kabupaten/kota se-Kepri untuk mengevaluasi pelaksanaan tujuh program strategis nasional Presiden RI di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Senin (16/11/2026).

Rakor tersebut membahas perkembangan program Asta Cita, meliputi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), Makan Bergizi Gratis (MBG), ketahanan energi listrik, Sekolah Rakyat, Program 3 Juta Rumah, serta Cek Kesehatan Gratis.

Ansar menegaskan, pemerintah daerah harus memberikan dukungan maksimal agar seluruh program berjalan optimal dan manfaatnya dirasakan masyarakat.

Ia meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) menginventarisasi kendala di lapangan untuk dibahas bersama pemerintah kabupaten/kota. Persoalan yang tidak dapat diselesaikan di daerah akan dikoordinasikan langsung dengan pemerintah pusat.

Gubernur Ansar Ahmad beri sambutan Rakor(Foto Diskominfo)

Dalam rakor tersebut dilaporkan, pembangunan fisik KDKMP telah mencapai 277 unit dari target 407 unit. Sebanyak 114 unit telah rampung 100 persen, sementara sejumlah lokasi masih menghadapi kendala sarana prasarana dan status lahan.

Untuk KNMP, sebanyak 110 dari 111 lokasi pembangunan tahun 2026 telah berkontrak, dengan nilai pembangunan lebih dari Rp472 miliar. Jika ditambah empat kampung nelayan yang dibangun pada 2025, total dukungan pembiayaan mencapai lebih dari Rp530 miliar.

Sementara itu, program MBG telah menjangkau 720.238 penerima manfaat berdasarkan data Oktober 2026. Namun, tingkat pelayanan turun menjadi 69,37 persen. Hingga 13 November 2026, sebanyak 71 dari 266 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) belum beroperasi.

Kota Batam tercatat memiliki SPPG tidak operasional terbanyak, yakni 27 unit. Kendala yang ditemukan antara lain persoalan administrasi, persyaratan, dan fasilitas yang belum memenuhi ketentuan.

Rakor juga diikuti secara virtual oleh sejumlah kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota se-Kepri bersama jajaran OPD terkait.

Berita terkait