Trending

Gubernur Hendrik Lewerissa Bawa Maluku Masuk Zona Hijau Penilaian KPK

Gubernur Hendrik Lewerissa Bawa Maluku Masuk Zona Hijau Penilaian KPK
Gubernur Maluku H.Lewerissa. Dok foto Diskominfo.

Ambon-Spektroom: Pemerintah Provinsi Maluku berhasil masuk Zona Hijau atau Zona Terjaga dalam penilaian Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) Tahun 2025 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Capaian ini menandai perbaikan tata kelola pemerintahan setelah beberapa tahun sebelumnya berada di Zona Merah.

Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, Selasa (17/11/2026), mengatakan keberhasilan tersebut merupakan hasil pembenahan birokrasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan pencegahan korupsi di lingkungan pemerintahan.

Menurutnya, tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel menjadi fondasi utama mewujudkan Maluku yang maju, adil, dan sejahtera.

Penilaian MCSP KPK meliputi delapan area intervensi, yakni perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, manajemen ASN, pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), penguatan pengawasan internal (APIP), serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Gubernur mengapresiasi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) yang telah bekerja memenuhi target penilaian. Ia meminta capaian tersebut tidak membuat jajaran pemerintah berpuas diri, tetapi menjadi dorongan untuk memperkuat integritas aparatur dan budaya antikorupsi.

"Perbaikan tata kelola tidak boleh hanya sebatas administrasi, tetapi harus diwujudkan melalui integritas dan komitmen nyata dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," tegasnya.

Ia berharap status Zona Hijau dapat dipertahankan melalui penguatan pengawasan, perbaikan sistem dan regulasi, serta konsistensi pencegahan korupsi demi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab. (Yan.L)

Berita terkait

Praktisi Hukum Kalbar Pertanyakan Konsistensi MA dalam Putusan Sengketa Hak Menyatakan Pendapat DPR

Praktisi Hukum Kalbar Pertanyakan Konsistensi MA dalam Putusan Sengketa Hak Menyatakan Pendapat DPR

Pontianak - Spektroom : Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 742 K/TUN/2026 menuai perhatian dari kalangan praktisi hukum. Putusan yang berkaitan dengan dinamika Hak Menyatakan Pendapat yang diprakarsai 120 anggota DPR RI dalam isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu dinilai menyisakan pertanyaan mengenai konsistensi penerapan hukum acara Peradilan Tata

Apolonius Welly, Buang Supeno, Rafles