Trending

Gubernur Mirza Resmikan Pembangunan Jalan Provinsi di Tanggamus, Akses Kawasan Wisata

Repost biroadpim.lampungprov.go.id

Gubernur Mirza Resmikan Pembangunan Jalan Provinsi di Tanggamus, Akses Kawasan Wisata
Sumber Biro Adpim Lampung

Tanggamus - Spektroom: Gubernur Rahmat Mirzani Djausal meresmikan pembangunan ruas jalan Simpang Kiluan - Umbar di Pekon Negeri Kelumbayan, Kecamatan Kelumbayan, Kabupaten Tanggamus, Kamis (12/11/2026). 


Peresmian ditandai dengan kegiatan touring mengendarai sepeda motor bersama Sekdaprov Lampung Marindo Kurniawan, Bupati Tanggamus Saleh Asnawi, Anggota DPRD Provinsi Lampung Mukhlis Basri, serta masyarakat menuju kawasan wisata Teluk Kiluan. 


Peningkatan infrastruktur jalan ini membawa dampak signifikan bagi konektivitas wilayah pesisir selatan Lampung, dengan memangkas waktu tempuh perjalanan dari Kota Bandar Lampung menuju Teluk Kiluan dari sebelumnya lima jam menjadi hanya dua jam. 


Dalam sambutannya, Gubernur Mirza menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan ruas jalan di wilayah Kelumbayan merupakan buah dari kolaborasi erat antara Pemerintah Provinsi Lampung, Pemerintah Kabupaten Tanggamus, DPRD, serta dukungan Pemerintah Pusat melalui Ketua MPR RI H. Ahmad Muzani. 


"Ini jalan provinsi tanggung jawabnya Gubernur. Tapi ada masalah, Pemerintah Provinsi Lampung duitnya enggak cukup untuk ngebagusin jalan. Maka minta sama pemerintah pusat. Bekerjasama lewat Pak Ahmad Muzani mendorong pemerintah pusat ikut pemerintah provinsi membantu Gubernur untuk memperbaiki jalan-jalan," ujar Gubernur Mirza. 


Gubernur menargetkan pada tahun 2028 seluruh akses jalan penghubung dari Bandar Lampung hingga Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, sudah dalam kondisi mantap melalui skema pembagian tugas antara pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. 



Sementara Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung, M. Taufiqullah, memaparkan bahwa ruas jalan Simpang Kiluan – Simpang Umbar memiliki total panjang 25 kilometer. 


Pada tahun anggaran ini, Pemprov Lampung telah menyelesaikan konstruksi jalan beton (rigid) sepanjang 2.682 meter dengan lebar 6 meter serta rabat beton 1 meter yang telah melalui proses serah terima awal (PHO) pada 28 Oktober lalu. 



"Alhamdulillah kemarin sudah PHO Pak Gub, sehingga insyaallah nanti di Desember ini asumsi kondisi kemantapan kita di angka 63,33%," jelas Taufiqullah. 



Toufiqullah  menambahkan, aksesibilitas menuju Teluk Kiluan juga ditopang oleh penyelesaian paket pengerjaan jalan rigid sepanjang 6,8 kilometer oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) dari Padang Cermin menuju Teluk Kiluan senilai Rp48 miliar. 


Adapun untuk ruas lanjutan Simpang Umbar – Putih Doh sepanjang 23 kilometer, telah ditangani sepanjang 2.700 meter dan kembali mendapatkan alokasi program Inpres Jalan Daerah (IJD) sebesar Rp26 miliar dengan skema multi-years yang ditargetkan rampung pada awal 2027. 


​Usai meresmikan dan menjajal langsung kemantapan ruas jalan menggunakan sepeda motor, Gubernur Rahmat Mirzani Djausal beserta rombongan melanjutkan agenda kerja dengan meninjau pelaksanaan pasar tebus murah di KDKMP Pekon Kiluan Negeri guna memastikan stabilitas harga dan keterjangkauan bahan pokok bagi masyarakat setempat.(@Ng).

Berita terkait

Gibran Mundur, Hak Menyatakan Pendapat DPR Terancam Kehilangan Objek Hukum

Gibran Mundur, Hak Menyatakan Pendapat DPR Terancam Kehilangan Objek Hukum

Pontianak-Spektroom : Pernyataan Gibran Rakabuming Raka yang menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia pada 12 November 2026 membuka babak baru dalam dinamika politik dan ketatanegaraan. Keputusan tersebut bukan sekadar persoalan pergantian pejabat negara, tetapi juga memunculkan konsekuensi hukum terhadap langkah politik 120 anggota DPR RI yang sebelumnya telah

Apolonius Welly, Rafles
Prof. La Ode Husen: Mundur dari Jabatan Bukan Jalan Kabur dari Jerat Konstitusi

Prof. La Ode Husen: Mundur dari Jabatan Bukan Jalan Kabur dari Jerat Konstitusi

Mekah - Spektroom : Pengunduran diri seorang pejabat negara tidak serta-merta menghapus persoalan hukum yang menyertainya. Mundur dari jabatan bukan berarti terbebas dari pertanggungjawaban konstitusional maupun pidana apabila ditemukan dugaan pelanggaran hukum. Pandangan kritis tersebut disampaikan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar sekaligus Direktur Program Pascasarjana UMI, Prof.

Yahya Patta, Buang Supeno