Gubernur Ramai-Ramai Ngantor Bersepeda
Semarang -Spektroom: Pagi masih menyisakan embun ketika roda-roda sepeda mulai berputar di ruas jalan, menuju kantor-kantor pemerintahan Provinsi Jawa Tengah.
Di antara kendaraan bermotor yang lalu-lalang, tampak sejumlah aparatur sipil negara (ASN) mengayuh dengan ritme pelan namun pasti.
Di antara para ASN yang mengayuh sepeda, tampak Kepala Bagian Hukum Setda Jateng, Haerudin. Dia mulai mencoba berangkat kerja dengan sepeda dari rumahnya di kawasan Pudak Payung, Semarang, atau arah Ungaran, sekitar 17 kilometer dari kantornya.
“Sekitar satu jam perjalanan. Lumayan, tapi ini jadi tantangan sekaligus pengalaman,” ujarnya, ditemui di halaman kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang, Kamis (9/4/2026).
Haerudin mengungkapkan, harus berangkat lebih pagi dari biasanya. Jika sebelumnya pukul 06.15 WIB sudah cukup, kini dia harus mulai mengayuh sejak sebelum pukul enam. Namun, baginya, ini bukan sekadar soal transportasi.
“Selain hemat energi, ini juga membentuk budaya kerja. Kita memberi contoh bahwa hidup hemat itu bisa dimulai dari hal kecil,” katanya.
Bagi Haerudin dan rekan-rekannya di Biro Hukum, gerakan itu bahkan menjadi semacam pionir. Mereka mencoba menunjukkan, perubahan gaya hidup bukanlah hal yang mustahil, bahkan di tengah rutinitas birokrasi.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi juga tampak mengayuh sepeda warna hitamnya, didampingi Sekda Sumarno, Kepala Dinas Komunikasi, Informasi, dan Digital (Komdigi) Agung Hariyadi, dan lainnya. Mereka bersama para ASN lain berangkat ke kantor mengayuh sepeda.
Sesampainya di halaman kantor, Ahmad Luthfi mengatakan, pihaknya tidak ingin gerakan hemat energi itu berhenti sebagai sekadar kampanye atau formalitas surat edaran.
Dia menegaskan, kebijakan seperti “bike to work”, pengaturan work from home (WFH), hingga penghematan listrik, harus tumbuh menjadi kebiasaan sehari-hari.
“Ini bukan hanya perintah, tapi harus dibudayakan. Dengan cara apa? Dengan cara berolahraga, dengan cara kerja tepat waktu, kemudian ada yang WFH,” neber Luthfi.
Langkah tersebut bukan tanpa dasar. Jawa Tengah telah mengembangkan desa mandiri energi yang kini jumlahnya mencapai ratusan.
Di sisi lain, sektor industri juga didorong beralih ke energi terbarukan, dengan insentif pajak dari pemerintah provinsi. Semua itu diarahkan pada satu tujuan, membangun kemandirian energi yang berkelanjutan.
Namun, upaya penghematan juga diiringi pengawasan ketat, terutama pada distribusi energi bersubsidi.
Gubernur menyoroti fenomena kelangkaan LPG 3 kilogram yang kerap terjadi di masyarakat, meskipun secara data ketersediaan sebenarnya mencukupi hingga enam kali kebutuhan normal.
Luthfi pun mengingatkan, LPG subsidi hanya diperuntukkan bagi rumah tangga, nelayan kecil, dan pelaku usaha mikro. Penyalahgunaan, termasuk penimbunan atau penggunaan oleh usaha, tidak akan ditoleransi.
