Hasil RUPS, Adel Frestian Resmi Diangkat Jadi Direktur PT PIR Riau

Hasil RUPS, Adel Frestian Resmi Diangkat Jadi Direktur PT PIR Riau
Kantor pusat PT PIR Riau. (Foto: Diskominfo Riau)

Pekanbaru-Soektroom : Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau selaku pemegang saham mayoritas kembali memperkuat susunan manajemen pada tubuh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Kali ini, langkah strategis dilakukan dengan mengangkat Ade Frestian secara resmi untuk menjabat sebagai Direktur PT Permodalan Ekonomi Rakyat (Perseroda) atau PT PER.

Keputusan mengenai pengisian jabatan pimpinan perusahaan plat merah tersebut, dirumuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT PER. Agenda formal tingkat tinggi para pemegang saham ini diselenggarakan di Pekanbaru pada Selasa (26/5/2026).

Jalannya agenda RUPS dan hasil ketetapan baru tersebut dibenarkan langsung oleh Kepala Biro Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Setdaprov Riau, Sri Irianto. Ia mengonfirmasi bahwa rapat berjalan lancar dan telah menghasilkan keputusan mutlak terkait struktur pimpinan perusahaan.

"Hasil RUPS telah memutuskan Direktur PT PER dijabat oleh Ade Frestian. Pengangkatan ini berdasarkan hasil seleksi yang telah diselesaikan oleh Panitia Seleksi (Pansel)," ungkap Sri Irianto saat memberikan keterangan kepada media.

Lebih lanjut, Sri Irianto memaparkan bahwa agenda RUPS kali ini tidak hanya fokus pada pengisian jabatan direktur utama semata. Forum pemegang saham juga sepakat mengangkat Zulhendri Rais untuk menduduki posisi penting lainnya, yakni sebagai Dewan Pengawas Syariah (DPS) PT PER.

Langkah pengangkatan pengawas syariah ini menjadi bagian dari komitmen perusahaan dalam memperkuat tata kelola yang bersih dan sesuai prinsip.

"Zulhendri Rais sebagai DPS PT PER. Dengan telah diangkatnya pimpinan pada BUMD ini, diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan percepatan-percepatan program perusahaan ke depan, sehingga PT PER bisa lebih berkembang lagi," katanya.

Di sisi lain, Sri Irianto memaparkan bahwa Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau telah memberikan instruksi tegas kepada jajaran Biro Perekonomian Setdaprov Riau. Instruksi tersebut memerintahkan agar pembinaan terhadap seluruh BUMD Riau diperketat demi mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui setoran dividen yang optimal.

"Untuk memberikan dividen yang tinggi kepada pemerintah daerah, tentu dibutuhkan personal atau tim kerja yang lengkap di BUMD. Maka dengan pengisian jabatan ini, PT Permodalan Ekonomi Rakyat akan berjalan lebih baik, dan kita juga mohon dukungan masyarakat agar BUMD kita ini dapat maju dan berkembang ke depan," pungkasnya. (SN/Ril/MCR)

Berita terkait

Pemkot Jayapura Bekali Pengetahuan Pelaku UMKM Dengan Pelatihan Teknologi Digital

Pemkot Jayapura Bekali Pengetahuan Pelaku UMKM Dengan Pelatihan Teknologi Digital

Jayapura-Spektroom : Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura, Papua melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM setempat membekali pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki kekerampilan mengusai teknologi digital untuk meningkatkan daya saing produk dalam dunia usaha. Asisten II Bidang Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Jayapura Abdul Majid mengatakan peningkatan kesejahteraan

Anthonius Teniwut, Julianto
Mengais Rejeki  Dihari Kemerdekaan RI: Pedagang Musimam di Mimika Jual Atribut Merah Putih

Mengais Rejeki Dihari Kemerdekaan RI: Pedagang Musimam di Mimika Jual Atribut Merah Putih

Mimika-Spektroom : Menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026, para pedagang musiman atribut Merah Putih mulai bermunculan dan membuka lapak di pinggir jalan utama di berbagai kota untuk menawarkan bendera, umbul-umbul serta berbagai perhiasan lainnya. Gunawan salah satunya, pedagang pernak pernik hari kemerdekaan juga bendera Merah Putih,

Anthonius Teniwut, Julianto
Dari Kemudahan Izin Menuju Peluang Kerja, Kalteng Tembus 10 Besar Nasional Layanan Investasi

Dari Kemudahan Izin Menuju Peluang Kerja, Kalteng Tembus 10 Besar Nasional Layanan Investasi

Palangka Raya-Spektroom : Di balik proses perizinan yang semakin cepat dan mudah, terbuka harapan baru bagi tumbuhnya investasi, lahirnya lapangan kerja, dan bergeraknya roda perekonomian daerah. Upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam membenahi pelayanan publik kini membuahkan pengakuan di tingkat nasional. Berdasarkan Keputusan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM RI Nomor

Polin, Julianto
ссс