Kebut Huntara, Pemerintah Daerah Terdampak Bencana Ajukan Kebutuhan dan Siapkan Lahan
Spektroom - Pemerintah bergerak cepat menindaklanjuti arahan Presiden dalam menyediakan hunian sementara (huntara) bagi masyarakat terdampak bencana. Sejumlah Kabupaten/Kota diantaranya, Aceh, Kabupaten Aceh Tengah dan Pidie telah mengajukan perencanaan, disusul Kabupaten Gayo Lues yang mengusulkan lahan seluas lima hektare di 13 titik.
“Kami akan memastikan status lahan clean and clear serta memenuhi aspek mitigasi bencana sebelum pembangunan huntara dimulai,” tegas Kapusdatin BNPB Abdul Muhari saat beri keterangan di pusat informasi dan media center bencana, di kantor gubernur Aceh, Senin (15/12/2025).
Di Sumut, tiga daerah telah menetapkan kebutuhan unit huntara, yakni Tapanuli Utara sebanyak 175 unit, Tapanuli Selatan 272 unit, dan Humbang Hasundutan 67 unit. Survei lokasi juga tengah dilakukan di Kota Sibolga untuk relokasi warga terdampak.
Sementara di Sumbar, lima kabupaten/kota telah menyampaikan usulan lengkap. Di Kota Padang, dua lokasi huntara telah ditetapkan, yaitu di kawasan Simpang Haru untuk 35 unit dan di Kelurahan Balai Gadang untuk 330 unit. Total 365 unit Huntara akan segera dibangun di atas lahan bersertifikat milik Pemerintah Kota Padang.
Untuk memastikan seluruh upaya pemulihan berjalan tanpa hambatan cuaca, pemerintah juga terus mengintensifkan operasi modifikasi cuaca di ketiga provinsi. Masing-masing Aceh, Sumut, dan Sumbar dikerahkan dua pesawat OMC.
“Kita berada pada puncak musim hujan dengan potensi hujan tinggi hingga awal tahun depan. Operasi modifikasi cuaca menjadi langkah strategis agar pemulihan infrastruktur dan distribusi bantuan tidak terganggu oleh banjir dan longsor susulan,” kata Abdul Muhari.
BNPB memastikan koordinasi terpadu dengan BMKG, TNI, dan pemerintah daerah terus diperkuat agar pemulihan berjalan cepat, terukur, dan berdampak langsung bagi masyarakat terdampak di tiga provinsi tersebut.
