Kemenko Polkam Dorong Penguatan Literasi Digital dan Pengawasan Program Prioritas di Padang Panjang

Kemenko Polkam Dorong Penguatan Literasi Digital dan Pengawasan Program Prioritas di Padang Panjang
Asdep Koordinasi Perlindungan Data dan Transaksi Elektronik Kemenko Polkam, Syaiful Garyadi. (Foto: Kominfo Padang Panjang)

Spektroom — Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polkam) mendorong Pemerintah Daerah untuk lebih aktif meningkatkan literasi digital masyarakat serta memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan Program Prioritas Presiden.

Hal ini disampaikan Asisten Deputi Koordinasi Perlindungan Data dan Transaksi Elektronik Kemenko Polkam, Syaiful Garyadi dalam audiensi bersama Pemerintah Kota Padang Panjang yang digelar di Ruang VIP Lantai II Balai Kota, Rabu (1/10/2025).

Rombongan Kemenko Polkam dipimpin Syaiful Garyadi diterima Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang, Sonny Budaya Putra bersama Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Indra Gusnady, Asisten Administrasi Umum, Ade Nafrita Anas dan kepala OPD terkait.

Dalam arahannya, Asdep Syaiful menyoroti maraknya konten negatif di media sosial. Ia meminta Pemko lebih giat mengedukasi masyarakat agar cerdas dan bijak dalam bermedia digital.

“Literasi digital penting agar masyarakat mampu menyaring informasi, menghindari konten negatif, dan memanfaatkan teknologi secara produktif,” ungkapnya.

Selain itu, Syaiful juga menegaskan perlunya monitoring Program Prioritas Presiden di daerah, seperti Makan Bergizi Gratis (SPPG), Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat, dan Cek Kesehatan Gratis.

“Program ini bukan sekadar bantuan, tetapi juga memberi dampak luas pada lapangan kerja dan perputaran ekonomi. Karena itu, pengawasan harus terus dilakukan agar pelaksanaannya berjalan aman dan tepat sasaran,” katanya.

Sekdako Sonny menyampaikan, sejumlah program sudah berjalan di Kota Padang Panjang. SPPG telah terlaksana di salah satu lokasi sekolah, Koperasi Merah Putih terbentuk dan berbadan hukum, serta Cek Kesehatan Gratis rutin dilaksanakan. Sementara itu, untuk Sekolah Rakyat masih dalam tahap persiapan lokasi.

“Kami berharap keberadaan Sekolah Rakyat nantinya bisa membantu masyarakat kurang mampu agar tetap melanjutkan pendidikan. Dukungan dan masukan dari Kemenko Polkam sangat berarti bagi kelancaran program ini,” ujarnya.

Audiensi ini menjadi momentum memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif, literasi digital yang kuat, dan keberhasilan program prioritas untuk kesejahteraan masyarakat. (RRE/shintia)

Berita terkait

Kupas Politik Dinasti dari Perspektif Konstitusi, Prof. Dr. H. Abdul Latif tampil sebagai Pembicara Utama pada Seminar Nasional

Kupas Politik Dinasti dari Perspektif Konstitusi, Prof. Dr. H. Abdul Latif tampil sebagai Pembicara Utama pada Seminar Nasional

Makassar-Spektroom : Seminar Nasional berthemakan "Politik Dinasti dan Dinasti Politik dalam Sistim Demokrasi : Suatu Keniscayaan VS Pemasungan Hak Demokrasi Rakyat untuk dipilih sebagai Pejabat Publik" dilaksanakan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Jayabaya di Auditorium Prof Dr. Hj. Yuyun Moeslim Tahir, Rabu 6 Mei 2026. Seminar yang hadidiri Dekan

Yahya Patta, Rafles
Diduga Dipecat Tanpa Prosedur, Empat Pekerja Bukittinggi Tempuh Jalur Pengaduan ke KSPSI hingga DPRD

Diduga Dipecat Tanpa Prosedur, Empat Pekerja Bukittinggi Tempuh Jalur Pengaduan ke KSPSI hingga DPRD

Bukittinggi-Spektroom : Dugaan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak terhadap empat pekerja outsourcing di Kota Bukittinggi, Sumatera Barat, mencuat dan kini menjadi perhatian publik. Para pekerja yang sebelumnya bertugas di Dinas Perhubungan (Dishub) setempat itu memilih menempuh jalur pengaduan untuk mencari keadilan atas nasib yang mereka alami. Kasus ini bermula ketika keempat

Wiza Andrita, Rafles
Menteri PU Dorong Percepatan Sekolah Rakyat di Dharmasraya, Target Rampung 20 Juni 2026

Menteri PU Dorong Percepatan Sekolah Rakyat di Dharmasraya, Target Rampung 20 Juni 2026

Dharmasraya-Spektroom : Pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mempercepat pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, guna memastikan fasilitas pendidikan tersebut dapat segera dimanfaatkan masyarakat, khususnya kalangan kurang mampu pada tahun ajaran baru 2026. Instruksi percepatan ini disampaikan langsung oleh Menteri PU, Dody Hanggodo, saat kunjungan kerja ke

Riswan Idris, Rafles