Kemenkum Sumbar Lantik Empat Pejabat Fungsional Analis Kekayaan Intelektual, Alpius Tekankan Perlindungan KI di Sumbar

Kemenkum Sumbar Lantik Empat Pejabat Fungsional Analis Kekayaan Intelektual, Alpius Tekankan Perlindungan KI di Sumbar
Plt. Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sumbar, Alpius Sarumaha melantik 4 (empat) pejabat fungsional. (Foto: Humas Kemenkum Sumbar)

Padang-Spektroom : Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat kembali menegaskan komitmennya dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui pelantikan dan pengambilan Sumpah Jabatan Pejabat NonManajerial di Aula Pengayoman, Senin (29/6/2026). Plt. Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sumbar, Alpius Sarumaha secara langsung melantik 4 (empat) pejabat fungsional, terdiri dari satu pejabat yang naik jenjang menjadi Analis Kekayaan Intelektual Ahli Madya dan tiga pejabat yang beralih dari jabatan lain. Dalam sambutannya, Alpius menegaskan bahwa jabatan yang diemban merupakan amanah negara yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

Menurutnya, setiap pejabat yang dilantik harus dapat bekerja dengan jujur dan profesional dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Plt. Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sumbar, Alpius Sarumaha menyaksikan penandatangan berita acara pelantikan 4 (empat) pejabat fungsional.

Alpius menambahkan, keberhasilan dalam menjalankan tugas tidak hanya dilihat dari capaian kinerja, tetapi juga dari bagaimana menjaga integritas dan etika birokrasi. "Peran Analis Kekayaan Intelektual berperan penting dalam menjamin kualitas layanan, kepastian hukum, serta pelindungan kekayaan intelektual bagi masyarakat atas karya, inovasi, dan kreativitas yang dimiliki," sebut Alpius. Melalui kegiatan ini, Kanwil Kementerian Hukum Sumatera Barat meneguhkan komitmennya untuk terus menghadirkan birokrasi yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik. (RRE/Humas Kemenkum Sumbar)

Berita terkait

Kepastian Hukum Jadi Fondasi Kepercayaan Investor di NTB

Kepastian Hukum Jadi Fondasi Kepercayaan Investor di NTB

Mataram-Spektroom : Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menempatkan kepastian hukum dan kemudahan berusaha sebagai bagian penting dalam membangun kepercayaan investor. Kepastian tersebut tidak hanya menyangkut proses perizinan, tetapi juga legalitas usaha dan dukungan ekosistem hukum yang memberikan rasa aman bagi pelaku usaha dalam menjalankan dan mengembangkan investasinya. Hal itu ditegaskan Wakil

Marsam Putrangga, Julianto
Program Bedah Rumah di Lampung Meningkat Signifikan dari 2.390 Unit Pada 2025 Jadi 13.276 Unit Pada 2026

Program Bedah Rumah di Lampung Meningkat Signifikan dari 2.390 Unit Pada 2025 Jadi 13.276 Unit Pada 2026

Bandarlampung - Spektroom: Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengikuti Rapat Koordinasi bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait secara virtual dari ruang kerja Gubernur, Kamis (17/9/2026). Rapat koordinasi tersebut membahas perkembangan sejumlah program perumahan di Provinsi Lampung, meliputi penanganan rumah tidak layak huni (RTLH), pembangunan rumah

Anggoro AP
ссс