Trending

Kementerian PKP Dorong Renovasi 40.000 Rumah Lewat Kolaborasi SMF dan PNM

Kementerian PKP Dorong Renovasi 40.000 Rumah Lewat Kolaborasi SMF dan PNM
Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) (foto: birkom pkp)

Spektroom  – Kementerian PKP dorong renovasi 40.000 rumah lewat kolaborasi SMF dan PNM. Hal tersebut  untuk memperkuat langkah untuk mewujudkan Program Tiga Juta Rumah. Salah satunya melalui kolaborasi dengan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM, yang tahun ini akan membantu pembiayaan renovasi 40.000 rumah masyarakat.

Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) menjelaskan, kerja sama ini menjadi salah satu instrumen penting agar masyarakat dapat keluar dari jeratan pembiayaan informal yang kerap memberatkan.

“Dari diskusi kami, awalnya target renovasi rumah hanya 20.000 unit  dan sekarang sudah tercapai 20.000 lebih, sehingga target tersebut dinaikkan menjadi 40.000 rumah. Terima kasih kepada SMF dan PNM, karena rakyat akan semakin mudah mengakses pembiayaan sesuai arahan Presiden Prabowo, yakni keluar dari jeratan rentenir,” ujar Menteri Ara di Jakarta, Rabu (27/8/2025).

Ilustrasi rumah subsidi (foto:birkom pkp)

Menteri Ara menambahkan, tahap pertama program renovasi rumah ini akan ditindaklanjuti di Provinsi Banten, sebelum diperluas ke wilayah lain seperti Jawa Timur dan Jawa Tengah.
“Kami ingin memastikan masyarakat di berbagai daerah bisa merasakan manfaat program ini.

Direktur Utama SMF Ananta Wiyogo, menegaskan bahwa pihaknya mendukung penuh upaya pemerintah dalam memperluas akses pembiayaan perumahan.

“Dari target pembiayaan mikro perumahan tahun 2025 sebesar 20.000 sudah tercapai sebanyak 25.000 sehingga target dinaikkan menjadi 40.000 rumah. Ini bentuk komitmen SMF bersama PNM untuk mendukung penuh program Kementerian PKP dan pemerintah,” jelas Ananta.

Langkah kolaborasi ini menjadi bukti nyata sinergi antara pemerintah dan BUMN untuk mempercepat pencapaian target Program Tiga Juta Rumah, sekaligus meningkatkan kualitas hunian masyarakat.

Berita terkait

Gibran Mundur, Hak Menyatakan Pendapat DPR Terancam Kehilangan Objek Hukum

Gibran Mundur, Hak Menyatakan Pendapat DPR Terancam Kehilangan Objek Hukum

Pontianak-Spektroom : Pernyataan Gibran Rakabuming Raka yang menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia pada 12 November 2026 membuka babak baru dalam dinamika politik dan ketatanegaraan. Keputusan tersebut bukan sekadar persoalan pergantian pejabat negara, tetapi juga memunculkan konsekuensi hukum terhadap langkah politik 120 anggota DPR RI yang sebelumnya telah

Apolonius Welly, Rafles
Prof. La Ode Husen: Mundur dari Jabatan Bukan Jalan Kabur dari Jerat Konstitusi

Prof. La Ode Husen: Mundur dari Jabatan Bukan Jalan Kabur dari Jerat Konstitusi

Mekah - Spektroom : Pengunduran diri seorang pejabat negara tidak serta-merta menghapus persoalan hukum yang menyertainya. Mundur dari jabatan bukan berarti terbebas dari pertanggungjawaban konstitusional maupun pidana apabila ditemukan dugaan pelanggaran hukum. Pandangan kritis tersebut disampaikan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar sekaligus Direktur Program Pascasarjana UMI, Prof.

Yahya Patta, Buang Supeno