Kendalikan Inflasi dan Buka Peluang Investasi NTB-Jawa Perkuat Kerjasama Pangan
Lombok Tengah-Spektroom : Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memperkuat kerja sama perdagangan komoditas pangan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai upaya menjaga stabilitas harga, memperlancar distribusi kebutuhan pokok, dan memperkuat ketahanan pangan antardaerah.
Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) mengenai penyediaan komoditas pangan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pertukaran data dan teknologi di bidang peternakan. Penandatanganan berlangsung di Kabupaten Lombok Tengah, Selasa (20/10/2026), dalam rangkaian kegiatan Capacity Building Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Jawa Barat.
Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri, mengatakan kerja sama antardaerah menjadi salah satu langkah strategis untuk memperkuat ketersediaan pasokan dan menjaga keterjangkauan harga pangan. Melalui kolaborasi tersebut, NTB dan Jawa Barat diharapkan dapat saling melengkapi potensi daerah sekaligus memperluas manfaat ekonomi bagi masyarakat.
"Kita ketahui bersama Jawa Barat merupakan kiblat bagi sejumlah provinsi yang ada, baik dari jumlah penduduk, kemajuan pariwisata, hingga perkembangan UMKM. Semoga antara Jawa Barat dan Nusa Tenggara Barat bisa saling berbagi dan bisa sama-sama belajar menangani inflasi daerah," ungkap Wagub.
Salah satu potensi yang dapat dikembangkan melalui kerja sama ini adalah pemenuhan kebutuhan hewan kurban dan komoditas peternakan asal NTB untuk pasar Jawa Barat. Penguatan hubungan perdagangan tersebut diharapkan mampu memberikan kepastian pasar bagi peternak NTB sekaligus mendukung ketersediaan pasokan bagi masyarakat di daerah tujuan.
"Sekali lagi Pak Wakil, kami harapkan mana yang sudah full di Jawa Barat, mohon didorong untuk bisa investasi ke Nusa Tenggara Barat," tuturnya.
Wagub turut mengapresiasi dukungan Bank Indonesia dalam mendampingi pemerintah kabupaten/kota di NTB untuk memperkuat koordinasi dan menjaga stabilitas harga. Sinergi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan para pelaku usaha dinilai penting untuk memastikan pengendalian inflasi berjalan secara berkelanjutan.
Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan, menilai kunjungan ke NTB menjadi kesempatan untuk memperdalam pertukaran pengetahuan dan pengalaman dalam pengendalian inflasi. Ia menyebut NTB sebagai salah satu daerah yang dapat menjadi rujukan dalam membangun strategi pengendalian harga melalui koordinasi antarpemangku kepentingan.
"NTB adalah guru yang baik dan guru yang berhasil mendidik muridnya. Bagi kami kegiatan ini bukan hanya sekadar kunjungan, tetapi menjadi kesempatan untuk belajar secara langsung dari pengalaman NTB dalam menjaga stabilitas harga," ujarnya.
Erwan menegaskan, keberhasilan pengendalian inflasi tidak cukup diukur dari angka statistik. Di balik indikator tersebut, terdapat sejumlah aspek yang perlu mendapat perhatian, mulai dari ketersediaan barang, kelancaran distribusi, keterjangkauan harga, hingga keberlangsungan usaha petani dan peternak.
