Ketika Lelah Mendera, Nanda Sigap Menjadi Rakyat Bermartabat
Jakarta - Spektroom: Kita cuma sekali menjadi rakyat di negeri tercinta bernama Indonesia ini. Maka pilihannya cuma satu, yaitu menjadi rakyat yang bermartabat–rakyat yang tahu hak kewajibannya–sekaligus berani bersuara dan bersikap. Jika tidak, kita akan rugi besar!
Seperti yang dilakukan oleh Nanda Novita di Bali, operator SPBU yang berani "membentak" Gubernur Bali.
Kelelahan melayani antrean gila-gilaan akibat ketidakbecusan si policy maker itu sudah sedemikian menderanya, sehingga membuatnya bersikap keras.
Sebagai rakyat, Nanda berhak membentak dan bahkan memarahi pejabat atau siapa pun pemimpin negeri ini, jika diperlukan. Para pejabat dan pemimpin itu tak lebih dari "karyawan" 𝘰𝘶𝘵𝘴𝘰𝘶𝘳𝘤𝘦 yang kita kontrak lima tahunan dan kita gaji. Kita berhak menegur mereka jika salah dan tak becus. Bukan sebaliknya.
Narasi yang keluar dari mulut Perempuan asal Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat tersebut betul-betul ekspresi kemarahan dan kelelahan yang luar biasa karena harus melayani ratusan truk selama 24 jam.
Nanda juga mengaku, saat terjadi adu mulut tersebut, Gubernur Bali Wayan Koster tidak banyak bicara. Koster hanya meminta agar SPBU 54.801.48 di Jalan Diponegoro, Denpasar, tetap dilayani selama 24 jam.
Narasi "kami ini manusia, bukan robot" mungkin akan lama diingat dari krisis BBM Bali. Keluar dari mulut seorang operator SPBU di Denpasar yang kelelahan, di depan gubernur, dan terekam kamera.
Videonya cepat menyebar. Yang diperdebatkan publik kemudian bukan lagi soal pasokan BBM, melainkan cara pejabat berkomunikasi dengan orang yang menanggung dampak kebijakannya.
Krisis pasokan, distribusi tersendat, antrean panjang, dan warga sampai menginap di SPBU.
Belum lagi risis beban kerja. Kebijakan 24 jam menambah jam kerja operator sementara pengelola belum siap dengan tenaga pengganti.
Krisis komunikasi. Dua pihak yang sama-sama tertekan bertemu tengah malam, dan percakapannya menjadi tontonan publik.
Operator SPBU adalah ujung tombak kebijakan. Mereka tidak ikut merumuskannya, tetapi merekalah yang berhadapan langsung dengan pemilik tangki. Ketika kelelahan itu meledak, yang tampak bukan sekadar emosi pribadi. Itu tanda ada jarak antara keputusan di meja rapat dan realita di lapangan.
Yang pasti disaat tugas dan kewajiban penyediaan dan penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) berada di pundak para elite “pusat”, seorang kepala daerah pasti akan terlibat dalam persoalan.
Antrean kendaraan yang membutuhkan BBM di semua Stasiun Pengisian dan Pelayanan Bahan Bakar Umum (SPPBU) membludak hingga berhari-hari.
Antrean untuk mendapatkan BBM di Bali yang terjadi berhari-hari sudah terlanjur menghiasi pemberitaan media internasional dan viral di media sosial.
Kejadian serupa di Bali, kini menyebar di berbagai daerah di Pulau Jawa. Sepertinya pemangku kepentingan di Pusat tidak belajar dari kejadian demi kejadian.
Presiden selalu mendapat data yang salah soal ketersediaan cadangan BBM nasional dan sang menteri pun terkesan terbuai dengan laporan “Asal Bapak Senang” dari bawahannya.
Sebagai institusi di garda paling depan, Pertamina Patra Niaga harusnya paham dan tahu serta bisa memprediksikan ketersediaan pasokan dan angka kebutuhan BBM di Bali.
Tipikal kepemimpinan Wayan Koster memang unik. Wayan yang berlatar belakang dari masyarakat bawah, pendidik serta anggota parlemen tahu betul derita yang dirasakan masyarakat kalangan bawah dan menengah.
Di tengah kelangkaan BBM, Wayan Koster melakukan sidak di SPBU Jalan Diponegoro, Denpasar pada Kamis dinihari (15 Oktober 2026).
Kemarahan Koster sangat manusiawi mengingat upayanya menjaga Bali adalah juga menjaga Indonesia. Kontribusi pariwisata Bali begitu besar menyumbang pendapatan nasional.
Namun kelelahan Nanda lebih manusiawi berani memaki demi rakyat bermartabat.(@Ng).
(Diangkat dari berbagai sumber).
