Kisah Cecep, Korban PHK yang Kini Was-Was Kehilangan Pekerjaan Lagi Akibat Skandal Korupsi Badan Gizi Nasional
Jakarta - Spektroom : Mata Cecep menatap nanar sebuah mobil operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terparkir di dekat sebuah Sekolah Dasar di Jakarta Timur.
Pria dengan dua anak ini tampak lesu. Di tengah teriknya ibu kota, kecemasan baru kini menggelayuti pikirannya. Padahal, baru tiga bulan lalu ia bernapas lega setelah diterima menjadi pengemudi di dapur Makan Bergizi Gratis (MBG), pasca terkena gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dari tempatnya bekerja di sebuah percetakan.
Uang insentif sebesar Rp120.000 per hari yang ia terima sangat berarti. Bukan sekadar untuk menyambung hidup, tetapi juga demi mengumpulkan receh agar sang anak bisa masuk Sekolah Dasar (SD) pada tahun ajaran baru nanti. Namun, harapan itu kini terancam layu sebelum berkembang.
Badan Gizi Nasional (BGN) tempatnya bernaung sedang diguncang badai hebat. Mantan Kepala BGN, Dadan Hindayana, bersama dua wakilnya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung (Kejagung). Mereka diduga melakukan penyimpangan tata kelola dan mark-up anggaran program MBG senilai puluhan miliar rupiah.
Korupsi ini terasa sangat ironis. Di saat anak-anak sekolah mengeluhkan kualitas makanan yang buruk sejak awal program berjalan, para pejabat justru diduga berpesta pora di atas anggaran negara.
Skandal ini semakin melebar setelah mantan Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya, mengajukan diri sebagai justice collaborator. Sony bersedia membongkar keterlibatan puluhan aktor lain dari kalangan eksekutif dan legislatif.
Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, bahkan membeberkan temuan yang mencengangkan kepada penyidik Kejagung pada Selasa (9/6/2026). Ada pejabat eselon I yang diduga menguasai lebih dari 20 unit dapur SPPG.
Lebih gila lagi, seorang pejabat eselon II kedapatan memiliki lebih dari 100 unit dapur SPPG. Program yang seharusnya menyehatkan anak bangsa, justru digerogoti dari dalam dan dijadikan ladang bisnis pribadi oleh para pemangku kebijakan.
Dampaknya kini langsung menghantam tingkat tapak. Transparansi pencairan dana operasional ke yayasan dan mitra tersendat akibat audit internal besar-besaran. Ancaman pembekuan sementara bagi dapur-dapur yang menyalahi ketentuan kini menghantui ribuan relawan.
Bagi orang-orang seperti Cecep, audit ini bukan sekadar urusan hukum di atas kertas, melainkan urusan perut.
"Setiap dapur SPPG biasanya diisi oleh sekitar 47 relawan. Kami mendistribusikan 2.000 porsi makanan ke 13 sekolah dan beberapa Posyandu," ujar Cecep, yang merupakan relawan SPPG 07 Jakarta Timur.
"Kalau diaudit kan khawatir juga kami, kemungkinan ada pengurangan relawan. Kan nganggur lagi. Enggak mudah cari kerja sekarang, Pak." keluhnya lirih.
Di tengah krisis ekonomi dan sulitnya mencari penghasilan, terlebih di tengah riuhnya kasus korupsi sektor pendidikan lain seperti pengadaan Chromebook yang menjerat mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim, rakyat kecil selalu menjadi pihak pertama yang menanggung akibatnya.
Pegiat anti-korupsi dan akademisi kini mendesak pemerintah melakukan pembenahan total. Namun bagi para relawan, tuntutan mereka jauh lebih sederhana, keadilan dan kepastian kerja.
"Ya, korupsi harus diberantas, tapi berani enggak Kejagung ungkap semua aktornya? Jangan sampai kami, para relawan, yang harus menganggur lagi di saat situasi sedang sulit begini," tandas Cecep, menutup percakapan dengan Spektroom, Selasa (9/6/2026) sore
