Trending

Kolaborasi Indonesia-Jerman Jadikan Desa Pilang Percontohan SDGs di Kalimantan Tengah

Kolaborasi Indonesia-Jerman Jadikan Desa Pilang Percontohan SDGs di Kalimantan Tengah
Workshop Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2026–2030 perkuat desa Pilang Percontohan SDGs. (Foto : Edi/ istimewa)

Palangka Raya-Spektroom : Desa Pilang, Kabupaten Pulang Pisau, mendapat perhatian dalam program kerja sama Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jerman setelah ditetapkan sebagai lokasi percontohan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) di Kalimantan Tengah. Desa tersebut menjadi bagian dari enam daerah percontohan di Indonesia yang diproyeksikan menjadi model pembangunan berkelanjutan berbasis kolaborasi multipihak.

Penetapan Desa Pilang sebagai proyek percontohan mendapat dukungan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, sektor swasta, hingga mitra internasional. Program yang dijalankan difokuskan pada pengembangan alternatif sumber penghidupan masyarakat agar potensi ekonomi desa dapat tumbuh secara optimal sekaligus berkelanjutan.

Advisor Program Marveledo mengatakan kerja sama antara Pemerintah Jerman dan Pemerintah Indonesia menempatkan Kalimantan Tengah sebagai salah satu dari enam daerah percontohan di Indonesia. Pemilihan tersebut dilakukan untuk mendukung pelaksanaan dan percepatan pencapaian target SDGs di tingkat daerah.

"Program di Desa Pilang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah desa, Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau, sektor swasta, hingga organisasi nonpemerintah," katanya, Kamis (4/6/2026).

Menurut Marveledo, keterlibatan berbagai pihak menjadi elemen penting dalam memastikan program pembangunan tidak hanya berjalan, tetapi juga mampu memberikan dampak jangka panjang bagi masyarakat. Melalui kolaborasi tersebut, partisipasi aktor nonpemerintah diharapkan semakin meningkat sehingga mendukung kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Komitmen terhadap pencapaian SDGs juga diperkuat melalui Workshop Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2026–2030 yang digelar Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida).

Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bapperida Kalimantan Tengah, Chandra Asmara, mengatakan workshop tersebut berlangsung selama dua hari dan diawali dengan pelatihan bagi para trainer senior terkait Program Aksi Percepatan Pencapaian SDGs yang telah dijalankan di daerah.

Menurutnya, program tersebut merupakan bagian dari hasil kerja sama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan mitra internasional dalam memperkuat sinergi pembangunan yang inklusif, kolaboratif, dan berkelanjutan.

“Keterlibatan berbagai pemangku kepentingan penting untuk mendukung pencapaian seluruh indikator pembangunan daerah yang sejalan dengan target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs),” ujarnya.

Ia menambahkan, penyusunan Rencana Aksi Daerah menjadi langkah strategis untuk memastikan target-target pembangunan berkelanjutan dapat diintegrasikan ke dalam perencanaan pembangunan daerah secara lebih terarah dan terukur.

Penetapan Desa Pilang sebagai lokasi percontohan menjadi momentum penting bagi Kalimantan Tengah untuk menunjukkan praktik pembangunan berkelanjutan yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, organisasi masyarakat, dan mitra internasional. Jika berhasil, model yang dikembangkan di desa tersebut berpeluang menjadi rujukan bagi daerah lain dalam mempercepat pencapaian SDGs sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. (Polin-Edi)

Berita terkait

Gibran Mundur, Hak Menyatakan Pendapat DPR Terancam Kehilangan Objek Hukum

Gibran Mundur, Hak Menyatakan Pendapat DPR Terancam Kehilangan Objek Hukum

Pontianak-Spektroom : Pernyataan Gibran Rakabuming Raka yang menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia pada 12 November 2026 membuka babak baru dalam dinamika politik dan ketatanegaraan. Keputusan tersebut bukan sekadar persoalan pergantian pejabat negara, tetapi juga memunculkan konsekuensi hukum terhadap langkah politik 120 anggota DPR RI yang sebelumnya telah

Apolonius Welly, Rafles
Prof. La Ode Husen: Mundur dari Jabatan Bukan Jalan Kabur dari Jerat Konstitusi

Prof. La Ode Husen: Mundur dari Jabatan Bukan Jalan Kabur dari Jerat Konstitusi

Mekah - Spektroom : Pengunduran diri seorang pejabat negara tidak serta-merta menghapus persoalan hukum yang menyertainya. Mundur dari jabatan bukan berarti terbebas dari pertanggungjawaban konstitusional maupun pidana apabila ditemukan dugaan pelanggaran hukum. Pandangan kritis tersebut disampaikan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar sekaligus Direktur Program Pascasarjana UMI, Prof.

Yahya Patta, Buang Supeno