Konflik Anggaran Bayangi Porprov Sumbar 2026, KONI Sawahlunto Usulkan Penundaan ke November
Sawahlunto-Spektroom : Porprov Sumatera Barat 2026 tinggal menghitung hari. Namun, bagi Kota Sawahlunto, persoalan terbesar menjelang ajang olahraga tingkat provinsi itu bukan lagi soal kesiapan atlet. Kepastian anggaran justru menjadi ganjalan.
KONI Kota Sawahlunto menggelar rapat bersama para ketua cabang olahraga (cabor) di Ruang Rapat KONI, Rabu (16/9/2026). Pertemuan yang dipimpin Ketua KONI Sawahlunto Jhon Reflita itu membahas kesiapan kontingen menghadapi Porprov yang dijadwalkan berlangsung 2–14 Oktober 2026.
Di atas kertas, atlet Sawahlunto disebut telah siap. Seleksi, pemusatan latihan, monitoring, dan evaluasi sudah dilakukan. Tetapi kesiapan itu berhadapan dengan satu persoalan yang tidak bisa diselesaikan di arena pertandingan: pencairan anggaran.
Jhon mengatakan APBD Perubahan Sawahlunto telah disepakati pada 31 Agustus 2026. Namun, anggaran tersebut masih harus melalui proses evaluasi dan dilanjutkan dengan penerbitan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
Jika proses tersebut baru selesai mendekati pelaksanaan Porprov, ruang bagi KONI untuk menyiapkan kebutuhan kontingen menjadi semakin sempit.
“Secara teknis maupun kondisi fisik atlet, Kota Sawahlunto sebenarnya sudah siap untuk bertanding. Berbagai tahapan seleksi, pemusatan latihan, hingga monitoring dan evaluasi telah dilaksanakan. Namun tanpa adanya kepastian pencairan anggaran, kebutuhan kontingen tidak dapat dipenuhi sesuai aturan yang berlaku,” ujar Jhon.
Menurutnya, apabila dana APBD Perubahan belum dapat dicairkan hingga 21 September 2026, Sawahlunto berpotensi tidak dapat memenuhi kebutuhan administratif dan operasional untuk memberangkatkan kontingen.
Jhon juga menyebut persoalan serupa dirasakan bukan hanya KONI Sawahlunto, tetapi hampir seluruh KONI kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Pernyataan tersebut menjadi salah satu alasan perlunya solusi bersama, terutama karena pembiayaan kontingen harus mengikuti mekanisme dan ketentuan anggaran daerah.
Dalam diskusi, pengurus cabor meminta pemerintah provinsi dan pihak terkait mempertimbangkan kebijakan yang memberikan waktu lebih panjang kepada daerah peserta.
Tambahan waktu diperlukan untuk menyelesaikan rangkaian administrasi, penerbitan NPHD, dan pencairan hibah secara resmi sehingga kebutuhan kontingen dapat dipenuhi tanpa mengabaikan ketentuan pengelolaan keuangan daerah.
Seluruh perwakilan cabor yang hadir kemudian menandatangani kesepakatan bersama untuk mendukung usulan penundaan tersebut.
Situasi ini memperlihatkan satu persoalan mendasar dalam penyelenggaraan ajang olahraga daerah: prestasi atlet membutuhkan persiapan panjang, tetapi keberangkatan kontingen juga bergantung pada kesiapan tata kelola pembiayaan.
Bagi Sawahlunto, persoalannya kini bukan sekadar apakah atlet siap bertanding. Pertanyaan yang lebih mendesak adalah apakah seluruh kebutuhan kontingen dapat dipastikan tersedia secara legal dan tepat waktu sebelum pertandingan dimulai.
Usulan penundaan ke November kini menjadi opsi yang diajukan Sawahlunto. Keputusan akhirnya tetap berada pada penyelenggara dan pemerintah terkait, dengan mempertimbangkan kesiapan seluruh daerah peserta serta kepastian administrasi dan pembiayaan Porprov Sumbar 2026.(Ris1)
