Pemkab Sleman Hapus Denda Bunga PBB-P2, Wajib Pajak Diminta Segera Lunasi Tunggakan

Fatmawaty, Bian Pamungkas

11 Nov 2026 — 1 min read

Kepala Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman (BKAD),Wawan Hariawan,SIP,M.Si Himbau Masyarakat Manfaatkan penghapus sanksi PBB P2 sebelum berakhir.,Rabu(11/11/2026).Foto : Fatmawati

Sleman-Spektroom : Pemerintah Kabupaten Sleman memberikan keringanan kepada masyarakat dengan menghapus sanksi administratif berupa bunga atas tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Kebijakan ini diharapkan dimanfaatkan wajib pajak untuk melunasi tunggakan sebelum program berakhir pada 31 Desember 2026.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman, Wawan Hariawan, mengatakan program penghapusan sanksi bunga tersebut berlaku mulai 20 Oktober hingga 31 Desember 2026.

Hal itu disampaikan Wawan dalam jumpa pers di Kantor Kesbangpol Sleman, Rabu (11/11/2026).

Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan bentuk komitmen Pemkab Sleman dalam memberikan keringanan kepada masyarakat sekaligus mendorong kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

Program ini ditetapkan melalui Keputusan Kepala BKAD Kabupaten Sleman Nomor 900.1.13.1/389/KPTS/2026 tentang Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Bunga atas PBB-P2 Terutang.

Penghapusan diberikan untuk sanksi bunga dengan nominal hingga Rp100 juta atas tunggakan PBB-P2 Tahun Pajak 2013 sampai 2026.

Berdasarkan data BKAD Sleman, total piutang sanksi administratif berupa bunga PBB-P2 mencapai Rp53,7 miliar. Sementara itu, nilai keseluruhan tunggakan PBB-P2 tercatat sebesar Rp138 miliar.

"Melalui kebijakan penghapusan sanksi administratif berupa bunga ini, kami berharap masyarakat dapat memanfaatkan kesempatan untuk menyelesaikan kewajiban perpajakan yang masih tertunggak tanpa terbebani sanksi bunga sesuai ketentuan yang berlaku," jelas Wawan.

Selain meringankan beban wajib pajak, kebijakan tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Dengan demikian, penerimaan PBB-P2 dapat lebih optimal dan berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman.

Pemkab Sleman mengimbau masyarakat yang masih memiliki tunggakan PBB-P2 agar segera memanfaatkan kebijakan tersebut. Wajib pajak diminta tidak menunda pembayaran hingga mendekati batas akhir program pada 31 Desember 2026.

Penerimaan pajak daerah nantinya digunakan untuk mendukung pembiayaan pembangunan serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Sleman.

Iklan Ruang Iklan Tersedia Banner Akhir Artikel 728 × 90 px300 × 250 px Hubungi Tim Iklan →

Berita terkait

Di Balik Kerasnya Ali Sadikin, Ada Hati yang Berpihak kepada Rakyat Kecil

Catatan: Syafaruddin Daeng Usman Jakarta - Spektroom : Tidak semua pemimpin dikenang karena jabatan yang pernah disandangnya. Sebagian justru hidu1965p lebih lama dalam ingatan masyarakat karena keberanian mengambil keputusan, keteguhan menghadapi tantangan, dan kepedulian terhadap nasib rakyat kecil. Sosok itu melekat kuat pada diri Ali Sadikin, Gubernur DKI Jakarta periode 1966–1977.

Gibran di Persimpangan Politik dan Hukum, Konstitusi Menjadi Penentu

Oleh: Nidia Candra, S.H. Pontianak-Spektroom : Langkah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menemui Presiden Prabowo Subianto dan menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatannya menjadi perbincangan publik. Namun, dalam perspektif hukum tata negara, peristiwa tersebut perlu ditempatkan secara proporsional agar tidak terjebak dalam spekulasi politik. Pertanyaan mendasarnya: apakah menyampaikan

Jasamarga Lakukan Preservasi di Tol Cipularang dan Padaleunyi

Bandung – Spektroom : Peremajaan Rambu, Pelebaran Jalur, Jasamarga Lakukan Preservasi di Tol Cipularang dan Padaleunyi. Hal itu dilakukan karena tingginya mobilitas pengguna jalan di koridor transportasi Jawa Barat dan membutuhkan dukungan infrastruktur yang terpelihara serta perlengkapan jalan yang memadai. Sebagai bagian dari upaya tersebut, Jasamarga Metropolitan Tollroad Regional Division (JMT) melalui

Kementerian PU Pulihkan Infrastruktur Dasar di Flores Pascagempa

Flores – Spektroom : Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus mempercepat penanganan tanggap darurat pascabencana gempa bumi yang melanda wilayah Pulau Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya. Penanganan difokuskan pada pemulihan layanan air minum dan sanitasi masyarakat serta perbaikan bangunan gedung pemerintahan dan prasarana kawasan terdampak guna memastikan