Kopdes Merah Putih Ujung Tombak Keadilan Ekonomi dan Solusi Kesejahteraan Desa
Jakarta –Spektroom : Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono, menegaskan komitmen pemerintah untuk mengembalikan koperasi sebagai "soko guru" atau tiang utama perekonomian nasional. Hal ini disampaikan dalam acara Silaturahmi dan Ifthar Jama’i Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) di Jakarta, Minggu malam (15/3/2026)
Dalam sambutannya, Menkop mengungkapkan bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah sedang melakukan percepatan transformasi ekonomi kerakyatan melalui program Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih.
Langkah ini diambil untuk mengejar ketertinggalan giat ekonomi lokal dan partisipasi masyarakat yang selama 30 tahun terakhir tergerus oleh arus liberalisasi ekonomi.
Menkop memaparkan bahwa Presiden telah mengeluarkan Inpres Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Kopdes Merah Putih. Hingga saat ini, sebanyak 83.000 akte badan hukum telah diterbitkan di seluruh Indonesia.
Selain legalitas, pemerintah juga fokus pada pembangunan fisik melalui Inpres Nomor 17 Tahun 2025. Targetnya, pembangunan 32.000 unit fisik koperasi yang mencakup gudang, gerai, dan alat kelengkapan akan rampung dalam dua bulan ke depan.
Dalam proses persiapannya, Menkop menemukan ribuan desa yang ternyata belum memiliki akses listrik dan internet yang memadai. Terkait hal ini, Kemenkop aktif berkoordinasi dengan PLN untuk membangun pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) skala kecil serta bekerja sama dengan Kominfo dan Telkom untuk digitalisasi koperasi di daerah terpencil.
“Kita tidak ingin anak muda desa terus lari ke kota (urbanisasi). Dengan adanya Koperasi Desa ini, kita ciptakan ekosistem usaha di desa agar ada pertumbuhan ekonomi lokal dan lapangan kerja baru,” tambahnya.
Kemenkop juga mendorong koperasi besar yang sudah mapan, seperti Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) Sidogiri dan lainnya yang telah memiliki aset triliunan rupiah, untuk menjadi "kakak asuh" bagi Koperasi Desa yang baru terbentuk. Sinergi ini diharapkan dapat mentransfer pengetahuan praktis dalam pengelolaan bisnis profesional.
Menkop Ferry mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk organisasi seperti DDII dan pelaku UMKM, untuk mulai memproduksi barang kebutuhan sendiri—seperti kecap, saos, hingga roti—untuk dipasarkan melalui jaringan gerai Koperasi Desa.
"Ini adalah revolusi ekonomi yang sedang berlangsung. Kita ubah mindset, kita bangun industrinya dari desa, untuk Indonesia yang lebih adil dan berdaulat," ungkapnya.
Ketua Umum Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), Adian Husaini, menekankan pentingnya bagi organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam untuk menangkap peluang strategis di sektor ekonomi dan pendidikan yang saat ini dibuka lebar oleh pemerintah.
Adian Husaini menyatakan bahwa saat ini pemerintah telah membuka diri dan jalan bagi penguatan ekonomi rakyat. Menurutnya, merupakan suatu kerugian besar bagi umat jika peluang dan amanah ini tidak dioptimalkan melalui koordinasi yang kuat antarlembaga.
"Kita segera konsolidasi dan koordinasi semuanya. Insya Allah, saat ini pemerintah membuka diri, bahkan membuka jalan. Sangat rugi jika kita tidak optimal memanfaatkan peluang ekonomi ini sebagai bagian dari amanah," ujar Adian Husaini.
