Korupsi Retribusi RPTKA Kalbar: Negara Rugi Rp448 Juta, Aset Rp150 Juta Disita
Pontianak - Spektroom : Penyidikan kasus dugaan korupsi pengelolaan uang penerimaan retribusi pengesahan perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Kalimantan Barat akhirnya tuntas.
Penyimpangan anggaran Tahun Anggaran 2025 tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara mencapai Rp448 juta.
Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kalbar telah menetapkan satu orang tersangka berinisial SO, yang saat perkara terjadi menjabat sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) pada Disnakertrans Kalbar.
Perkara ini kini memasuki tahap akhir penyidikan setelah berkas perkara resmi dinyatakan lengkap atau P-21 oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Pontianak.
Ditemui diruang kerjanya ,Sabtu (14/11/2026) Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kalbar Kombes Pol. Burhanuddin menjelaskan , kepastian kelengkapan berkas tersebut tertuang dalam surat Kepala Kejaksaan Negeri Pontianak Nomor B-8907/O.1.10/Ft.1/10/2026 tertanggal 26 Oktober 2026.
"Berdasarkan hasil audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat, penyimpangan anggaran yang dilakukan tersangka SO mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp448.082.652," ungkap Burhanuddin.ujarnya.
Dijelaskan, Setelah dinyatakan P-21, penyidik menjadwalkan penyerahan tersangka beserta barang bukti atau Tahap II kepada jaksa penuntut umum pada Selasa, 17 November 2026.
Angka kerugian negara yang mencapai ratusan juta rupiah itu menjadi perhatian serius, mengingat dana tersebut berasal dari penerimaan retribusi yang semestinya dikelola dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan.
Penyimpangan dalam pengelolaan penerimaan negara maupun daerah bukan sekadar persoalan administrasi, melainkan menyangkut integritas aparatur dan kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan.
Dalam upaya memulihkan kerugian negara, penyidik juga telah menyita sejumlah aset dengan estimasi nilai mencapai Rp150 juta.
Langkah ini merupakan bagian dari strategi asset recovery untuk mengamankan aset yang berkaitan dengan perkara.
Dengan demikian, nilai aset yang telah disita masih lebih kecil dibandingkan total kerugian negara berdasarkan hasil audit.
Atas perkara tersebut, SO dijerat dengan Pasal 603 dan/atau Pasal 604 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 20 huruf a KUHP, serta Pasal 8 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Ancaman hukumannya bervariasi, mulai dari pidana penjara paling singkat dua tahun hingga maksimal 20 tahun untuk ketentuan KUHP, serta tiga hingga 15 tahun berdasarkan Pasal 8 UU Tipikor.
Burhanuddin menegaskan, penuntasan perkara ini merupakan bentuk komitmen Polda Kalbar dalam mengawal pengelolaan keuangan negara sekaligus mengoptimalkan pemulihan aset akibat tindak pidana korupsi.
"Ini adalah bentuk komitmen tegas Polda Kalbar dalam mengawal tata kelola keuangan negara yang bersih serta memaksimalkan pemulihan aset kerugian negara," pungkasnya
