Trending

KPK Bidik UIN Maliki Malang Jadi Role Model Nasional Pengendalian Gratifikasi PTKN

KPK Bidik UIN Maliki Malang Jadi Role Model Nasional Pengendalian Gratifikasi PTKN
Rektor UIN Maliki Malang ( Jilbab Biru tua ) menerima tim KPK. ( foto : humas 0

Malang-Spektroom: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI membidik Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang sebagai role model nasional pengendalian gratifikasi di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN). Kampus berlogo Ulul Albab tersebut dipercaya menjadi pilot program pengendalian gratifikasi yang diharapkan dapat direplikasi di seluruh PTKN di Indonesia.

Kepercayaan tersebut ditindaklanjuti melalui kegiatan monitoring dan evaluasi secara langsung oleh tim KPK RI di UIN Maliki Malang. Kegiatan ini sekaligus untuk memastikan pelaksanaan rencana tindak lanjut program pengendalian gratifikasi berjalan sesuai target.

Rektor UIN Maliki Malang, Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si., menegaskan komitmennya untuk membangun budaya integritas dan memperkuat pengendalian gratifikasi di lingkungan kampus.

Ia menyampaikan terima kasih kepada KPK RI atas kepercayaan yang diberikan kepada UIN Maliki Malang sebagai kampus percontohan.

"Ini merupakan amanah yang tidak mudah. Insyaallah, dengan komitmen bersama untuk menjaga integritas, gratifikasi bisa dikendalikan," tegas Ilfi di hadapan tim KPK.

Dalam kegiatan tersebut, tim KPK melakukan monitoring dan wawancara langsung dengan sejumlah pejabat kampus, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa aktif, serta mitra kerja atau vendor. Langkah ini dilakukan untuk memperoleh informasi sekaligus mengukur pelaksanaan program pengendalian gratifikasi dari berbagai unsur yang berinteraksi dengan kampus.

Tim KPK yang hadir antara lain Kasatgas Akademi APH dan Widyaiswara Muh. Indra Furqon serta Tim Direktorat Jejaring Pendidikan KPK, yakni Indira Anggraini Zachriyan, Astria Sharinta Dewanti, Owi Noviana Sukri, dan Candra Mayliasari P.Y.

Anggota Tim Direktorat Jejaring Pendidikan KPK, Indira Anggraini Zachriyan atau akrab disapa Anggi, menyampaikan bahwa hasil monitoring dan evaluasi rencana tindak lanjut di UIN Maliki Malang berjalan lancar dan sesuai target.

"Alhamdulillah, semua sudah terpenuhi dan tidak ada kendala. Hasil diskusi dengan pejabat, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan mitra kerja atau vendor sudah terlaksana dengan baik," ujarnya.

Meski demikian, Anggi mengungkapkan terdapat sejumlah masukan dalam implementasi program percontohan tersebut. Berbagai masukan itu akan menjadi bahan diskusi dan evaluasi lebih lanjut di kantor pusat KPK.

Menurutnya, praktik baik yang telah dijalankan UIN Maliki Malang berpeluang menjadi model pengendalian gratifikasi bagi perguruan tinggi keagamaan negeri lainnya.

"Kami mohon izin, model baik yang dilakukan di UIN Malang ini nantinya bisa dibagikan kepada seluruh PTKN se-Indonesia," ungkapnya.

Dengan penunjukan sebagai pilot program, UIN Maliki Malang diharapkan tidak hanya mampu memperkuat sistem pencegahan gratifikasi di lingkungan internal kampus, tetapi juga menjadi contoh penerapan tata kelola perguruan tinggi yang transparan, akuntabel, dan berintegritas secara nasional.

Berita terkait