KPK Ingatkan Titik Rawan Korupsi dalam Pengadaan Sekolah Rakyat
Jakarta - Spektroom : Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Kementerian Sosial (Kemensos), memperkuat sinergi pengawasan untuk memastikan program prioritas nasional, termasuk Sekolah Rakyat, berjalan transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik penyimpangan agar setiap rupiah anggaran negara benar-benar memberikan manfaat nyata dan berkualitas bagi masyarakat.
Komitmen tersebut dibahas dalam audiensi KPK dengan Kemensos di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (8/5/2026).
Ketua KPK, Setyo Budiyanto, mengatakan pertemuan dengan Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul dan jajaran Kemensos merupakan bagian dari koordinasi pencegahan korupsi dalam pelaksanaan program pemerintah.
"Pentingnya pengawasan menyeluruh dalam setiap proses pengadaan barang dan jasa (PBJ), agar program strategis pemerintah berjalan optimal dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat". tegasnya
Melalui Kedeputian Bidang Pencegahan dan Monitoring, KPK diketahui telah melakukan kajian mendalam terhadap berbagai program Kemensos sejak April 2026. Termasuk menelusuri dan mengklarifikasi informasi terkait harga pengadaan sepatu yang sempat menjadi perhatian publik.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, menjelaskan bahwa harga yang beredar merupakan pagu anggaran, bukan harga pembelian riil. Ia menegaskan komitmen Kemensos untuk menjaga integritas pelaksanaan program strategis pemerintah dengan melibatkan pengawasan dan pendampingan dari KPK.
“Kami sudah berkomitmen dari awal agar program-program strategis ini tidak ternodai dengan praktik-praktik korupsi,” ujar Saifullah didampingi jajarannya.
KPK menilai pendekatan pencegahan melalui pengawasan sejak tahap awal menjadi langkah penting untuk menjaga kualitas belanja negara. Tidak hanya memastikan anggaran terserap, tetapi juga memastikan barang yang diterima masyarakat memiliki spesifikasi layak, berkualitas, dan tepat sasaran.
Meski demikian, Saifullah mengakui masih terdapat sejumlah tantangan dalam proses PBJ di lingkungan Kemensos. Karena itu, ia mendorong agar pengadaan yang berjalan mendapat dukungan dan pengawasan dari kementerian/lembaga dengan standar integritas yang kuat.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua KPK, Ibnu Basuki Widodo dan Johanis Tanak, memberikan perhatian khusus terhadap aspek kualitas barang yang diterima siswa dalam program Sekolah Rakyat.
“Kualitas barang yang diterima oleh siswa harus diawasi dan harus sesuai dengan anggaran yang diajukan,” ucap Ibnu.
Ibnu juga memastikan KPK tetap membuka ruang pengawasan apabila di kemudian hari ditemukan dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan program tersebut.
