Maluku Siaga Abu Vulkanik, Pemprov dan Polda Bergerak Antisipasi Gangguan Penerbangan hingga Kesehatan Warga
Ambon - Spektroom: Pemerintah Provinsi Maluku bersama Polda Maluku menetapkan langkah antisipasi lebih dini menghadapi potensi sebaran abu vulkanik akibat erupsi sejumlah gunung api aktif di Indonesia. Ancaman terhadap kesehatan masyarakat, keselamatan penerbangan, hingga mobilitas warga menjadi fokus utama dalam penguatan koordinasi lintas sektor.
Kesiapsiagaan itu diputuskan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Kesiapsiagaan dan Antisipasi Potensi Ancaman Sebaran Abu Vulkanik yang digelar di Ruang Rapat PJU Polda Maluku, Lantai II, Selasa (8/9/2026).
Rakor dihadiri Wakapolda Maluku, unsur TNI, BMKG, Angkasa Pura, serta pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Maluku.
Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Sadali Ie, menegaskan pemerintah tidak ingin menunggu dampak meluas sebelum mengambil langkah antisipasi. Menurutnya, koordinasi sejak dini menjadi kunci agar setiap instansi memiliki prosedur yang jelas ketika kondisi memburuk.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Maluku, kami menyampaikan apresiasi kepada Polda Maluku yang telah menggagas rapat koordinasi ini. Langkah seperti ini penting dilakukan sedini mungkin agar kita dapat mengantisipasi berbagai kemungkinan akibat sebaran abu vulkanik,” kata Sadali.
Penerbangan Jadi Perhatian Utama
Sadali mengungkapkan, dampak abu vulkanik telah mulai dirasakan dalam beberapa hari terakhir, terutama terhadap aktivitas penerbangan yang berpotensi terganggu apabila sebaran material vulkanik semakin meluas.
Menurutnya, gangguan transportasi udara bukan hanya memengaruhi perjalanan masyarakat, tetapi juga dapat menghambat berbagai agenda berskala nasional yang melibatkan mobilitas keluar-masuk Maluku.
“Kita sudah merasakan dampaknya dalam beberapa hari terakhir. Aktivitas penerbangan dan perjalanan masyarakat dapat terganggu apabila kondisi sebaran abu vulkanik semakin meluas,” ujarnya.
Selain sektor transportasi, pemerintah juga menaruh perhatian terhadap risiko kesehatan masyarakat akibat paparan abu vulkanik yang dapat mengganggu aktivitas sehari-hari.
Siapkan Sumber Daya Sejak Dini
Pemprov Maluku meminta seluruh instansi menyiapkan langkah sesuai tugas dan kewenangan masing-masing agar respons dapat dilakukan secara cepat apabila situasi berkembang.
Sadali menegaskan berbagai sumber daya yang dimiliki pemerintah harus dapat dikoordinasikan dan dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung penanganan apabila sewaktu-waktu dibutuhkan.
“Kita harus memastikan bahwa seluruh sumber daya yang tersedia dapat dikoordinasikan dan dimanfaatkan secara optimal. Dengan demikian, apabila terjadi kondisi yang membutuhkan penanganan bersama, kita sudah memiliki kesiapan dan langkah yang jelas,” tegasnya.
Ia menambahkan, kesiapsiagaan merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dari berbagai potensi ancaman bencana.
Sinergi Lintas Sektor Diperkuat
Rakor tersebut menjadi forum untuk menyatukan langkah antara Pemerintah Provinsi Maluku, Polda Maluku, TNI, BMKG, Angkasa Pura, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya dalam membangun sistem kesiapsiagaan yang terintegrasi.
Sadali kembali mengapresiasi inisiatif Polda Maluku yang menggelar rapat koordinasi tersebut.
“Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini menjadi wujud pengabdian dan kepedulian kita kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Pemerintah Provinsi Maluku mendukung sepenuhnya langkah koordinasi ini,” pungkasnya.
Melalui penguatan koordinasi lintas sektor, Pemerintah Provinsi Maluku berharap perlindungan terhadap masyarakat dapat berjalan lebih efektif, sekaligus memastikan aktivitas transportasi, pelayanan publik, dan roda perekonomian tetap terjaga apabila ancaman sebaran abu vulkanik meningkat. (EM)
