Mengurai Benang Kusut Ego Sektoral Kementerian di Kabinet Prabowo
Jakarta - Spektroom : Pernyataan tegas Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), terkait masih adanya ego sektoral dan rebutan anggaran antar-kementerian di era Presiden Prabowo Subianto membunyikan alarm peringatan bagi birokrasi. Ego sektoral yang diterjemahkan sebagai mentalitas "pokoknya kementerian gue yang paling penting" menjadi batu sandungan klasik yang mengancam efisiensi dan integrasi pembangunan nasional.
Di balik persaingan antar-kementerian, terdapat beberapa akar masalah utama
- Besarnya porsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sering kali memicu instansi untuk bersikap tertutup (silo mentality) demi mendapatkan alokasi dana terbesar.
- KPI (Key Performance Indicators) yang kerap berfokus pada target kementerian masing-masing, bukan pada capaian makro yang sifatnya kolaboratif.
- Kurangnya komunikasi antarlembaga yang berujung pada infrastruktur tidak terhubung, misalnya pembangunan bandara yang sepi akibat akses jalan daerah yang tidak memadai.
Jika praktik "merasa paling penting" ini terus berlanjut, dampak domino yang dihasilkan sangat merugikan negara:
Pemborosan anggaran akibat program yang tumpang tindih.
Pembangunan infrastruktur tidak merata dan tidak saling terintegrasi.
Lambatnya realisasi target ekonomi dan pelayanan publik kepada masyarakat.
Untuk menanggapi statment AHY dan mewujudkan tema Connect, Collaborate and Lead the Change, diperlukan langkah konkret berupa:
Menko AHY perlu diberikan otoritas penuh untuk memotong sekat-sekat birokrasi melalui pemantauan dan evaluasi lintas kementerian yang ketat.
Mengubah orientasi kerja kementerian dari egosektoral menjadi outcome-based (berorientasi pada hasil bersama).
Memanfaatkan sistem informasi terpadu yang memonitor realisasi anggaran dan tahapan pembangunan secara real-time sehingga transparansi tetap terjaga.
Statmen AHY pada acara Ikatan Alumni SMA Taruna Nusantara di Jakarta, Sabtu (23/5/2026). harus dimaknai sebagai autokritik birokrasi. Evaluasi terbuka ini membuktikan adanya kesadaran akan masalah klasik di pemerintahan. Kini, langkah pembuktian berada di tangan Menko Infrastruktur untuk memimpin koordinasi lintas kementerian, memastikan setiap rupiah APBN benar-benar tersinkronisasi untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk gengsi sektoral.
