Trending

Menjaga Daya Beli Warga, Pemkab Kapuas Bangun Satu Data Inflasi Bersama BPS

Menjaga Daya Beli Warga, Pemkab Kapuas Bangun Satu Data Inflasi Bersama BPS
Bupati Kapuas Muhammad Wiyatno dan Kepala BPS Kabupaten Kapuas Ahmad Nasrullah, usai menandatangani kesepakatan. (Foto: dok pemkab Kapuas)

Kuala Kapuas-Spektroom : Ketika harga kebutuhan pokok bergerak naik, yang paling terasa bukan sekadar angka dalam laporan statistik. Dampaknya langsung menyentuh belanja rumah tangga dan daya beli masyarakat.

Karena itu, Pemerintah Kabupaten Kapuas memperkuat pengendalian inflasi dengan membangun Satu Data Inflasi bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kapuas. Langkah ini diarahkan agar pemerintah memiliki gambaran harga dan komoditas yang lebih akurat sebagai dasar menentukan kebijakan.

Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan kesepakatan oleh Bupati Kapuas Muhammad Wiyatno bersama Kepala BPS Kabupaten Kapuas Ahmad Nasrullah, usai mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penguatan Ketahanan Pangan dan Digitalisasi Keuangan Daerah di Ruang Rapat Rumah Jabatan Bupati, Kamis (24/9/2026).

Bupati Kapuas Muhammad Wiyatno mengatakan, Satu Data Inflasi menjadi instrumen penting untuk membantu pemerintah memantau pergerakan harga secara lebih cepat sekaligus merumuskan langkah intervensi yang tepat sasaran.

“Satu Data Inflasi ini menjadi instrumen penting bagi pemerintah daerah dalam memantau pergerakan harga secara real-time serta merumuskan langkah intervensi pasar yang tepat sasaran,” ujar Wiyatno.

Melalui kolaborasi dengan BPS, pemerintah daerah diharapkan tidak hanya memiliki data yang terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan, tetapi juga mampu membaca perkembangan harga berdasarkan komoditas yang memengaruhi kehidupan masyarakat.

Data tersebut selanjutnya menjadi pijakan dalam menjaga ketahanan pangan, mempertahankan daya beli masyarakat, serta mendukung pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kapuas secara berkelanjutan.

Dengan demikian, angka inflasi tidak berhenti sebagai catatan statistik. Di baliknya ada kebutuhan rumah tangga yang harus tetap terjangkau dan daya beli masyarakat yang perlu dijaga. (Polin-Norcahya)

Berita terkait

Pemkot Surabaya Minta Warga Hentikan Penyebaran Identitas Anak Berhadapan dengan Hukum

Pemkot Surabaya Minta Warga Hentikan Penyebaran Identitas Anak Berhadapan dengan Hukum

Surabaya-Spektroom : Pemerintah Kota Surabaya mengimbau masyarakat menghentikan penyebaran foto dan identitas anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) dalam kasus perundungan terhadap anak penyandang disabilitas. Langkah ini dinilai penting untuk melindungi hak anak, mencegah perundungan lanjutan, serta menjaga masa depan mereka. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian

Bian Pamungkas