Menteri PKP Ajak Masyarakat Perangi Rentenir Lewat Pembayaran Home

Nurana Diah Dhayanti

24 Jul 2025 — 1 min read

Menteri PKP ajak masyarakat perangi rentenir lewat pembayaran home ( foto: birkom pkp/ ristyan)

Spektroom - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) ajak masyarakat perangi rentenir lewat pembayaran home. Menurut Menteri PKP, masalah rentenir dan tengkulak banyak dihadapi oleh masyarakat di seluruh Indonesia. Hal ini tentunya menjadi hal yang perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah agar masyarakat tidak terjerat hutang yang berkepanjangan.

"Lewat program "Pembiayaan Home" ini, bisa membebaskan masyarakat dari rentenir dan tengkulak dan ngga usah marah - marah untuk menghadapi rentenir. Tapi kita hadapi lewat program pembiayaan mikro perumahan mikro perumahan yang prosesnya lebih mudah, lebih murah dan lebih cepat untuk masyarakat sehingga ngga ada masyarakat meminjam uang dari rentenir," ujar Menteri PKP di Jakarta, Kamis (24/7/2025).

Sebelumnya Menteri PKP juga bekerjasama dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk bersama-sama masyarakat di Kabupaten Subang memanfaatkan fasilitas pembiayaan mikro perumahan yakni "Pembiayaan Home" daripada meminjam dana dari rentenir atau "bank emok".

Menteri Ara mengapresiasi dukungan Gubernur Jawa Barat atas kolaborasi pembiayaan mikro perumahan untuk masyarakat Jabar. Daripada mereka meminjam dana dari rentenir lebih baik memanfaatkan fasilitas "Pembiayaan Home" untuk merenovasi rumah ataupun meningkatkan usaha kecil yang dimiliki.

Lewat program "Pembiayaan Home" ini, KDM bisa membebaskan masyarakat dari rentenir dan tengkulak dan ngga usah marah - marah untuk menghadapi rentenir. Tapi kita hadapi lewat program pembiayaan mikro perumahan mikro perumahan yang prosesnya lebih mudah, lebih murah dan lebih cepat untuk masyarakat sehingga ngga ada masyarakat meminjam uang dari rentenir," terangnya.

Kegiatan tersebut diinisiasi oleh Kementerian PKP bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, PT. Sarana Multigriya Finansial (Persero), Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), Permodalan Madani Nasional (PMN) dan Bank bjb.

Gubernur Jabar, Kang Dedi Mulyadi menjelaskan, ada beberapa hal yakni di Jabar pengelolaan pembangunan perumahan. Di satu sisi kebutuhan tanah semakin sempit namun kebutuhan rumah juga semakin meningkat.

"Lewat pembiayaan mikro perumahan nanti masyarakat yang sudah memiliki tanah atau RTLH namun ingin membangun dan merenovasi rumah bisa menggunakan "Pembiayaan Home" dengan angsuran yang ringan," katanya.

Berita terkait

Myanmar Pastikan Tampil di Asia Mini Football Championship Indonesia 2027

Jakarta - Spektroom : Myanmar memastikan diri bergabung dalam Asia Mini Football Championship yang akan berlangsung di Jakarta pada Januari 2027. Keikutsertaan tersebut menjadikan Myanmar sebagai negara ke-13 yang menyatakan siap ambil bagian dalam kejuaraan sepak bola mini tingkat Asia tersebut. Lebih dari sekadar kompetisi, kehadiran Myanmar membawa dimensi lain bagi

Aktivitas Turun, GAK Turunkan Level

Bandarlampung - Septroom: Badan Geologi Kementerian ESDM menurunkan status tingkat aktivitas Gunung Anak Krakatau dari Level III (Siaga) menjadi Level II (Waspada), terhitung Senin (21/9/2026) pukul 18.30 WIB. Pada jumpa pers Selasa 22 September, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Lampung Aswarodi menyampaikan, penurunan status didasarkan pada hasil evaluasi

Pekalongan Perkuat Data dan Kolaborasi, Penanganan Stunting Ditargetkan Berdampak Nyata

Pekalongan-Spektroom: Pemerintah Kabupaten Pekalongan memperkuat penanganan stunting dengan menitikberatkan pada penggunaan data yang valid, evaluasi berkala, serta kolaborasi lintas sektor hingga tingkat desa. Langkah tersebut dilakukan agar program yang dijalankan tidak berhenti pada pelaksanaan kegiatan, tetapi menghasilkan penurunan angka stunting secara nyata. Penegasan itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Teknis dan

Dorong Pariwisata Berbasis Komunitas, Desa Wisata Sleman Raih Dua Penghargaan DIY 2026

Bantul–Spektroom : Pengembangan pariwisata berbasis komunitas terus didorong Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Salah satunya melalui Lomba Desa/Kampung Wisata Tingkat DIY 2026 yang tidak hanya menilai daya tarik destinasi, tetapi juga tata kelola, dampak ekonomi, sosial budaya, serta keberlanjutan lingkungan. Dalam ajang tersebut, Kabupaten Sleman meraih dua penghargaan.