Trending

Menteri PKP : Pemutakhiran Data Perumahan Dari BPS Sangat Diperlukan

Menteri PKP : Pemutakhiran Data Perumahan Dari BPS Sangat Diperlukan
Menteri PKP Maruarar Sirait bersama Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti saat memberi keterangan pada media ( foto: birkom pkp/Ris)

Spektroom - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan saat ini diperlukan pemutakhiran data perumahan dari Badan Pusat Statistik (BPS). Adanya data tersebut diharapkan menjadi tolok ukur serta menjadi penilaian terhadap kinerja Kementerian PKP dalam melaksanakan tugas untuk mensukseskan Program 3 Juta Rumah.

"Data dari BPS terkait data perumahan ini sangat diperlukan. Untuk itu diperlukan pemutakhiran data perumahan yang ada di Indonesia," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait usai melakukan diskusi dengan Kepala BPS di Kantor BPS Jakarta, Selasa (26/8/2025).

Menteri PKP menjelaskan, peran BPS dinilai sangat penting karena data - data yang dimiliki sangat akurat. Selain itu juga menjadi dasar bagi Kementerian PKP dalam melaksanakan berbagai program perumahan yang dilakukan oleh Kementerian PKP.

Pada kesempatan itu, Menteri Ara langsung menemui Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, serta melakukan diskusi mengenai integrasi data dan sistem informasi perumahan.

"Jadi saya sangat senang karena BPS, Kemendagri serta mitra kerja lainnya mendukung Program 3 Juta Rumah. saya ingin check and balance terjadi seperti contoh kinerja Kementerian Dalam Negeri, soal inflasi yang setiap bulan diumumkanya  itu juga mau kami lakukan dengan BPS supaya nanti kami jadi punya patokan capaian perumahan di Indonesia," terangnya.

Menteri PKP juga optimistis bahwa hasil data ini akan memberikan kontrol check and balance yang kuantitatif. Kementerian PKP juga akan mengumumkan hasilnya secara transparan kepada publik dalam waktu dekat.

"Datanya akan dipublikasikan secara transparan kepada publik. Karena kalau tidak salah BPS itu pegawainya saja sekitar 20.000 orang lebih belum termasuk mitranya dan tersebar di seluruh Indonesia. Katanya.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menyatakan siap memberikan data yang diperlukan oleh Kementerian PKP sebagai bentuk dukungan terhadap Program 3 Juta Rumah.

"BPS akan terus menjaga kualitas dan integritas data terkait perumahan. Kami akan mendukung penuh Kementerian PKP dan proses pengumuman pemutakhiran data perumahan akan kami lakukan secara bertahap," tandasnya.

Berita terkait

Gibran Mundur, Hak Menyatakan Pendapat DPR Terancam Kehilangan Objek Hukum

Gibran Mundur, Hak Menyatakan Pendapat DPR Terancam Kehilangan Objek Hukum

Pontianak-Spektroom : Pernyataan Gibran Rakabuming Raka yang menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia pada 12 November 2026 membuka babak baru dalam dinamika politik dan ketatanegaraan. Keputusan tersebut bukan sekadar persoalan pergantian pejabat negara, tetapi juga memunculkan konsekuensi hukum terhadap langkah politik 120 anggota DPR RI yang sebelumnya telah

Apolonius Welly, Rafles
Prof. La Ode Husen: Mundur dari Jabatan Bukan Jalan Kabur dari Jerat Konstitusi

Prof. La Ode Husen: Mundur dari Jabatan Bukan Jalan Kabur dari Jerat Konstitusi

Mekah - Spektroom : Pengunduran diri seorang pejabat negara tidak serta-merta menghapus persoalan hukum yang menyertainya. Mundur dari jabatan bukan berarti terbebas dari pertanggungjawaban konstitusional maupun pidana apabila ditemukan dugaan pelanggaran hukum. Pandangan kritis tersebut disampaikan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar sekaligus Direktur Program Pascasarjana UMI, Prof.

Yahya Patta, Buang Supeno