Merajut Perisai Nasional: Saat Kenyamanan Berusaha Menopang Kedaulatan Pertahanan
Jakarta - Spektroom : Tolok ukur ketahanan sebuah negara di era modern tidak lagi sesederhana menghitung jumlah personel pasukan atau menghimpun barisan alat utama sistem persenjataan (alutsista) di barak militer.
Pandangan konvensional tersebut dinilai sudah usang untuk menghadapi dinamika ancaman global saat ini. Peta kompetisi geopolitik telah bergeser, di mana kekuatan sebuah bangsa kini diuji lewat ketangguhan sektor ekonomi dan teknologi.
Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, Bambang Soesatyo, menegaskan bahwa pilar ketahanan nasional saat ini bertumpu pada kemampuan kolektif negara dalam membentengi sektor ekonomi, energi, pangan, teknologi, data, hingga industri strategis dari ancaman krisis global.
Dalam Rapat Pleno di Gedung KADIN Jakarta, pria yang juga menjabat sebagai Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar ini mengingatkan bahwa perang modern kerap kali bergulir tanpa letusan tembakan pertama.
Ancaman nyata bagi kedaulatan justru sering datang secara senyap. Bentuknya dapat berupa embargo teknologi, disrupsi rantai pasok global, serangan siber, perang dagang, penyebaran disinformasi, hingga tekanan ekonomi internasional.
Atas dasar itulah, ketahanan ekonomi, kenyamanan berusaha, dan industri pertahanan harus dilihat sebagai satu kesatuan ekosistem keamanan nasional yang utuh dan saling mengikat.
Negara dengan fondasi ekonomi yang rapuh dipastikan akan tertatih-tatih membiayai kekuatan militernya. Sebaliknya, kekuatan ekonomi yang masif tanpa perisai pertahanan yang tangguh akan menjadi sasaran empuk tekanan eksternal.
Jika melihat kondisi domestik, fondasi ekonomi Indonesia sebenarnya menunjukkan tren yang positif. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi nasional pada semester I 2026 menyentuh angka 5,45 persen secara tahunan (year-on-year). Khusus pada kuartal II 2026, grafik pertumbuhan berada di angka 5,29 persen dengan nilai Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku menembus Rp6.552,1 triliun.
Indikator positif ini diperkuat oleh catatan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Realisasi investasi pada semester I 2026 berhasil menembus Rp1.010,6 triliun atau tumbuh 7,2 persen secara tahunan. Capaian ini setara dengan 49,5 persen dari total target investasi nasional tahun 2026 yang dipatok sebesar Rp2.041,3 triliun, sekaligus sukses menyerap 1.448.862 tenaga kerja lokal.
Meski angka-angka tersebut impresif, pemangku kebijakan diingatkan agar tidak cepat berpuas diri pada kuantitas angka semata. Pertanyaan strategis yang harus dijawab adalah sejauh mana aliran modal tersebut mampu memperkuat kapabilitas nasional secara berkesinambungan.
Indonesia membutuhkan investasi berkualitas yang mampu menciptakan lapangan kerja, menaikkan nilai tambah industri, memperkuat rantai pasok lokal, mentransfer teknologi, dan mengikis ketergantungan strategis pada negara lain.
Dalam konteks domestik, iklim usaha yang kondusif juga menjadi aspek krusial dari pertahanan nasional. Para pelaku ekonomi memerlukan kepastian hukum, validitas kontrak, birokrasi perizinan yang ringkas, kejelasan hak atas aset, serta sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah
Aspek lain yang tidak kalah penting adalah kepastian regulasi perpajakan, proteksi data, keamanan siber, hingga jaminan perlindungan dari praktik pungutan liar maupun kriminalisasi.
Pemerintah sendiri telah memasang target realisasi investasi yang cukup ambisius untuk tahun 2027, yakni sebesar Rp2.322 triliun atau melonjak 13,8 persen dari target tahun ini. Untuk memuluskan target tersebut, BKPM berfokus pada tiga strategi utama, meliputi kepastian perizinan, akselerasi konstruksi, dan penyelesaian hambatan regulasi di lapangan.
Langkah ini diperkuat dengan integrasi sistem Online Single Submission (OSS) yang kini telah menghubungkan 18 kementerian dan lembaga, termasuk penerapan pembaruan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2025.
Di sisi lain, sektor pertahanan juga memerlukan pergeseran paradigma. Kebijakan pertahanan tidak boleh lagi sekadar berorientasi pada belanja alutsista jadi, melainkan harus diarahkan pada pembangunan kapasitas pertahanan nasional yang mandiri sesuai amanat UU Nomor 16 Tahun 2012.
Keberhasilan pengadaan pertahanan tidak boleh diukur dari deretan unit pesawat atau kapal perang yang dibeli, melainkan dari tingkat penguasaan teknologi tingkat tinggi, kapasitas produksi komponen lokal, kompetensi insinyur domestik, hingga ketahanan sistem saat menghadapi risiko embargo.
Pembenahan Integrated Logistic Support yang mencakup aspek pemeliharaan, manajemen rantai pasok, pelatihan, dan pengelolaan siklus hidup alutsista kini menjadi kebutuhan yang mendesak.Proyek modernisasi pesawat C-130H A-1319 di dalam negeri yang dikerjakan oleh GMF dengan melibatkan PT Dirgantara Indonesia menjadi salah satu contoh nyata keberhasilan peningkatan avionik dan kedaulatan teknologi secara mandiri.
Aktivitas merakit produk di dalam negeri belum tentu menjadi indikator mutlak penguasaan teknologi. Kemandirian sejati baru akan tercapai ketika anak bangsa mampu memahami filosofi desain, memproduksi komponen inti, mengembangkan perangkat lunak secara mandiri, melakukan perawatan, hingga melahirkan generasi teknologi berikutnya.
Melalui sinergi iklim usaha yang kondusif dan industri pertahanan yang mandiri, Indonesia dapat membangun tameng kedaulatan yang tidak hanya kokoh secara militer, tetapi juga berakar kuat pada ketahanan ekonomi. (Armen/Hy)
