NTB Fokus Pengentasan Kemiskinan dan Reformasi Tata Kelola
Mataram-Spektroom : Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) menegaskan arah pembangunan daerah dengan menempatkan pengentasan kemiskinan dan pembenahan tata kelola pemerintahan sebagai fondasi utama menuju visi besar “Bangkit Bersama NTB Makmur Mendunia.”
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal menyampaikan tantangan kemiskinan masih menjadi pekerjaan besar, dengan lebih dari 10 % masyarakat berada dalam kondisi miskin dan sekitar 2 % dalam kategori kemiskinan ekstrem.
Cita-cita menjadikan NTB mendunia harus diawali dengan kemakmuran yang dirasakan masyarakat secara luas. “Tidak mungkin NTB mendunia tanpa terlebih dahulu menjadi makmur,” tegasnya saat Musrenbang di Mataram (16/04/2026).
Pembangunan tidak boleh hanya berorientasi pada kecepatan semata, “Jika pembangunan hanya mengejar kecepatan, pasti ada yang tertinggal dan itu adalah pembangunan yang rapuh,” ujarnya.
Pemerintah Provinsi NTB menargetkan nol desa dengan kemiskinan ekstrem pada tahun 2029 serta penurunan tingkat kemiskinan menjadi satu digit, setara dengan rata-rata nasional. Pembangunan pun difokuskan dari desa sebagai fondasi utama.
Sebagai salah satu daerah penyumbang Pekerja Migran Indonesia (PMI) terbesar, NTB juga memperkuat kebijakan perlindungan menyeluruh bagi PMI, mulai dari sebelum keberangkatan, selama bekerja hingga setelah kembali ke tanah air, termasuk perlindungan terhadap keluarga mereka.
Program unggulan yang dijalankan meliputi skema zero cost keberangkatan PMI, peningkatan kualitas tenaga kerja berbasis keterampilan dan sektor formal, serta pendampingan keuangan dan usaha pasca-penempatan.
Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Askolani, menegaskan kinerja penyerapan anggaran di NTB dinilai cukup baik. Namun, tantangan berikutnya adalah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah mengidentifikasi masih adanya “tax gap”, yaitu selisih antara potensi penerimaan dan realisasi yang saat ini belum tergarap secara optimal.
Upaya peningkatan PAD difokuskan pada pemetaan potensi pajak dan retribusi daerah, dengan dukungan pendampingan dari pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan.
Pemerintah menegaskan peningkatan PAD tidak dapat dilepaskan dari pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, penguatan investasi, ekspor, serta pengembangan sektor usaha, termasuk UMKM, menjadi kunci utama.
Dengan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, serta dukungan dunia usaha, NTB diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memperkuat daya saing, dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Kepala Bappeda NTB, Baiq Nelly Yuniarti, menyampaikan Musrenbang merupakan forum strategis untuk menjaring aspirasi seluruh pemangku kepentingan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027.
