NTB Resmi Terima SK Tuan Rumah PON XXII 2028

NTB Resmi Terima SK Tuan Rumah PON XXII 2028
Menteri Pemuda dan Olahraga RI, Erick Thohir serahkan SK Penetapan Tuan Rumah PON ke XXII kepada Gubernur NTB (foto Diskominpotik ntb)

Jakarta-Spektroom : Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal secara resmi menerima Surat Keputusan (SK) Penetapan Tuan Rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII Tahun 2028 dari Menteri Pemuda dan Olahraga RI, Erick Thohir, dalam rapat koordinasi di Kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga, Selasa (23/6/2026).

Penyerahan SK tersebut menandai dimulainya persiapan penyelenggaraan PON XXII Tahun 2028 yang akan digelar bersama Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), dengan dukungan Provinsi DKI Jakarta sebagai daerah penopang sesuai kesiapan infrastruktur dan cabang olahraga yang ditetapkan.

Kepala Dinas Kominfotik NTB sekaligus Juru Bicara Pemerintah Provinsi NTB, Dr. Ahsanul Khalik, menyebut penyerahan SK tersebut sebagai kabar menggembirakan sekaligus momentum bersejarah bagi NTB yang kini secara resmi mengemban kepercayaan sebagai salah satu tuan rumah PON XXII Tahun 2028.

“Alhamdulillah, Bapak Gubernur telah menerima secara resmi Surat Keputusan Penetapan Tuan Rumah PON XXII Tahun 2028. Kepercayaan ini merupakan kehormatan sekaligus tanggung jawab besar yang harus dijawab dengan persiapan yang matang dan kerja bersama seluruh elemen masyarakat,” ujarnya.

Menpora bersama Gubernur Jakarta,NTB dan NTT sebagai Penyelenggara PON 2028 (foto Diskominpotik ntb)

Kehadiran Gubernur NTB dalam prosesi tersebut merupakan bentuk penerimaan tanggung jawab secara resmi atas mandat pemerintah pusat untuk menyelenggarakan pesta olahraga nasional terbesar di Indonesia. Penetapan ini juga mencerminkan keyakinan pemerintah terhadap pengalaman dan kapasitas NTB dalam menggelar berbagai ajang olahraga berskala nasional maupun internasional.

Ia menjelaskan, penyelenggaraan PON XXII Tahun 2028 mengusung pola kolaboratif antara NTB dan NTT dengan memanfaatkan keunggulan fasilitas yang dimiliki masing-masing daerah. Pembagian cabang olahraga akan disesuaikan dengan kesiapan venue, sementara DKI Jakarta berperan sebagai daerah penopang untuk cabang-cabang tertentu yang memerlukan fasilitas berstandar khusus.

“Konsep ini memungkinkan penyelenggaraan PON berlangsung lebih efisien karena mengoptimalkan infrastruktur yang sudah tersedia. Fokus pemerintah adalah melakukan pembenahan dan peningkatan kualitas venue yang ada, bukan membangun fasilitas baru dalam skala besar,” jelasnya.

Pascapenyerahan SK, Pemerintah Provinsi NTB akan mempercepat berbagai langkah persiapan, mulai dari penataan dan peningkatan kualitas venue, penguatan koordinasi lintas sektor, penyusunan rencana operasional, hingga penyiapan sumber daya manusia untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan.

Pengalaman NTB menjadi tuan rumah berbagai kegiatan berskala besar, termasuk event olahraga nasional dan internasional, menjadi modal penting dalam mempersiapkan penyelenggaraan PON. Dengan dukungan infrastruktur yang telah dimiliki dan semangat kolaborasi lintas sektor, NTB optimistis mampu menghadirkan penyelenggaraan yang profesional, akuntabel, dan berkesan.

Pemerintah Provinsi NTB juga berkomitmen menjalankan arahan pemerintah pusat agar PON XXII Tahun 2028 diselenggarakan secara efisien, transparan, dan berorientasi pada peningkatan prestasi olahraga nasional, sembari memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang berkelanjutan bagi masyarakat.

“Penerimaan SK ini menjadi awal dari kerja bersama untuk menghadirkan PON XXII Tahun 2028 yang sukses penyelenggaraan, sukses administrasi, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dengan semangat gotong royong, kami optimistis NTB mampu menjadi tuan rumah yang membanggakan Indonesia,” pungkasnya.

Berita terkait

175 Bintara Muda TNI AD Sandang Serda, Pangdam Pattimura: Jadilah Petarung Sejati di Medan Tugas

175 Bintara Muda TNI AD Sandang Serda, Pangdam Pattimura: Jadilah Petarung Sejati di Medan Tugas

Maluku Tengah-Spektroom: Sebanyak 175 prajurit muda TNI Angkatan Darat resmi memasuki babak baru pengabdian setelah dilantik menjadi Bintara berpangkat Sersan Dua (Serda). Mereka dituntut bukan hanya piawai menggunakan senjata, tetapi juga memiliki mental petarung dan kemampuan memimpin di tengah dinamika medan tugas. Para prajurit tersebut merupakan lulusan Pendidikan Pertama Bintara

Eva Moenandar, Buang Supeno
Pupuk Subsidi di Sawahlunto: Antara Hak Petani dan Celah Penyimpangan

Pupuk Subsidi di Sawahlunto: Antara Hak Petani dan Celah Penyimpangan

Sawahlunto—Spektroom :Satu karung pupuk bersubsidi mungkin terlihat sederhana. Namun di baliknya terdapat uang negara, data penerima, mekanisme distribusi, dan kepentingan petani yang bergantung pada ketepatan waktu pemupukan. Karena itu, bagi Heni Purwaningsih, pengawasan pupuk bukan pekerjaan administratif belaka. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) Kota Sawahlunto sekaligus

Riswan Idris, Buang Supeno
121 Serda Baru Lulus, Kodam XII/Tpr: Bintara Bukan Sekadar Pangkat, tapi Motor Satuan

121 Serda Baru Lulus, Kodam XII/Tpr: Bintara Bukan Sekadar Pangkat, tapi Motor Satuan

Singkawang - Spektroom : Sebanyak 121 prajurit resmi menyandang pangkat Sersan Dua (Serda). Namun, kenaikan pangkat itu bukan sekadar tanda berakhirnya delapan pekan pendidikan. Mereka kini menghadapi ujian yang sesungguhnya: membuktikan kemampuan sebagai Bintara di tengah dinamika tugas di lapangan. Sebanyak 121 prajurit tersebut merupakan lulusan Pendidikan Pertama Bintara Infanteri TNI

Apolonius Welly, Buang Supeno
ссс