NTB Satu Data Diperkuat, Dashboard Eksekutif Jadi Ruang Kendali Pembangunan
Mataram-Spektroom : Gubernur Nusa Tenggara Barat H. Lalu Muhamad Iqbal mendorong NTB Satu Data dan Dashboard Eksekutif dikembangkan sebagai instrumen utama untuk membaca kondisi daerah, memantau kinerja pembangunan, dan menentukan intervensi secara lebih cepat dan tepat. Data yang tersedia tidak boleh berhenti sebagai angka atau laporan perangkat daerah, tetapi harus mampu memberikan gambaran nyata tentang kondisi NTB hingga tingkat yang lebih rinci.
Hal itu disampaikan Gubernur saat melihat presentasi pengembangan NTB Satu Data dan Dashboard Eksekutif di Mataram, Kamis (17/9/2026).
Menurut Gubernur, persoalan dalam membangun satu data bukan sekadar bagaimana mengumpulkan data sebanyak-banyaknya, tetapi bagaimana memastikan data tersebut detail, berkualitas, saling terhubung, aman, mutakhir, dan benar-benar menggambarkan kondisi lapangan.
“Satu data itu jargon, tapi ketika masuk ke detail, isinya devil semua. Karena itu, kita membutuhkan orang yang tidak sekadar mampu, tetapi siap untuk detailing,” ujar Gubernur.
Ia menilai masih terdapat jarak antara kondisi yang terjadi di lapangan dengan informasi yang diterima pimpinan. Karena itu, arsitektur data harus memungkinkan informasi dibaca dari gambaran makro hingga kondisi yang lebih rinci, tanpa kehilangan keterhubungan antarlevel pemerintahan.
“Jangan kita mulai dari mikro kemudian masuk ke makro. Mestinya dari makro dulu, baru kita ke mikro. Ketika ditambah, sudah pasti nyatu karena sudah satu arsitektur,” jelasnya.
Kepala BPS Provinsi NTB Wahyudin menegaskan kualitas data menjadi prasyarat penting dalam perencanaan pembangunan, pengambilan kebijakan, pengendalian, dan evaluasi. Data yang digunakan pemerintah harus relevan, akurat, mutakhir, konsisten, dapat diakses, serta dapat dibandingkan dan diintegrasikan dengan sumber data lainnya.“Bukan hanya how much, tetapi juga so what,” ujar Wahyudin.
Menurutnya, pemerintah tidak cukup mengetahui besaran suatu persoalan. Data harus mampu memberikan konteks dan makna sehingga dapat membantu menjawab persoalan pembangunan dan menentukan tindakan yang diperlukan.
Dalam kerangka tersebut, Dashboard Eksekutif diarahkan menjadi ruang kendali bagi pimpinan, bukan sekadar tampilan kumpulan indikator. Sistem ini dikembangkan untuk membantu melihat capaian indikator kinerja utama perangkat daerah, realisasi anggaran, program prioritas, APBD, SPM, pengaduan masyarakat, serta indikator pembangunan lainnya dalam satu kerangka informasi yang terintegrasi.
Kepala Dinas Kominfotik NTB Ahsanul Halik menyampaikan, penguatan NTB Satu Data telah berjalan sejak 2025 dan terus dikonsolidasikan pada 2026. Saat ini setelah dilakukan verifikasi, pengecekan ulang dan dikonsolidasikan ada 731 dataset dari 43 OPD di NTB Satu Data.
Menurutnya, proses tersebut menunjukkan bahwa penguatan satu data bukan sekadar memperbanyak dataset, melainkan memastikan kesesuaian antara judul, substansi, sumber, kualitas, dan pemutakhiran data. Tantangan yang masih dihadapi antara lain kedisiplinan produsen data dalam melakukan pemutakhiran.
