NTB Satukan Langkah Lawan Kekerasan Berbasis Gender
Kekerasan berbasis gender bukan hanya persoalan sosial, tetapi juga berkaitan erat dengan berbagai tantangan pembangunan daerah, seperti perkawinan anak, stunting, rendahnya kualitas pendidikan, hingga kemiskinan ekstrem.
Mataram-Spektroom : Pemerintah Provinsi NTB bersama Pemangku Kepentingan terus perkuat komitmen untuk menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui peluncuran program “Voice for Equality: Stop Kekerasan Berbasis Gender”. Program tersebut menjadi bagian dari upaya membangun lingkungan yang lebih aman, setara, dan bebas dari kekerasan, sekaligus mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia di NTB.
Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama lintas sektor yang dipimpin Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri, pada kegiatan Dialog Kerja Sama dan Pemetaan Situasi Kebutuhan Layanan Kekerasan Berbasis Gender di Mataram, Kamis (4/6/2026).
Wakil Gubernur NTB menegaskan kekerasan berbasis gender bukan hanya persoalan sosial, tetapi juga berkaitan erat dengan berbagai tantangan pembangunan daerah, seperti perkawinan anak, stunting, rendahnya kualitas pendidikan, hingga kemiskinan ekstrem.
Menurutnya, persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah sendiri, melainkan membutuhkan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat, mulai dari keluarga, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat sipil, tokoh agama, tokoh adat, hingga dunia usaha.
“Kami percaya bahwa tanpa dukungan berbagai pihak, target yang ingin kita capai tidak akan terwujud. Karena itu, saya berharap kita semua memiliki komitmen yang sama untuk menjadi bagian dari gerakan menghentikan kekerasan berbasis gender di Nusa Tenggara Barat,” ujar Indah Dhamayanti Putri.
Keberadaan sekolah perempuan dan berbagai program peningkatan kapasitas masyarakat dapat menjadi sarana membangun ketahanan keluarga sekaligus memperkuat kemampuan perempuan dalam menghadapi berbagai persoalan sosial.
Ia juga mengajak kaum laki-laki untuk mengambil peran lebih besar dalam menciptakan lingkungan keluarga yang aman, harmonis, dan saling menghormati.“Para suami harus menjadi pelindung bagi keluarga, mencintai dan mengayomi istri serta anak-anaknya. Pencegahan kekerasan harus dimulai dari rumah dan lingkungan terdekat kita,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Dewan Eksekutif Institut KAPAL Perempuan, Misiyah, mengungkapkan berdasarkan berbagai kajian, satu dari empat perempuan pernah mengalami kekerasan. Namun angka tersebut diyakini masih jauh lebih tinggi karena banyak korban memilih diam akibat stigma sosial dan tekanan lingkungan.
Kekerasan terhadap perempuan dan anak sering kali dianggap sebagai persoalan pribadi atau aib keluarga sehingga tidak terlaporkan. Padahal dampaknya sangat besar, mulai dari hilangnya rasa aman, terganggunya masa depan korban, hingga meningkatnya risiko perkawinan anak dan berbagai persoalan kesehatan.
“Kita berkumpul di sini karena percaya bahwa situasi ini harus diubah. Tidak ada satu pihak pun yang mampu bekerja sendiri. Dibutuhkan ruang kolaborasi yang mempertemukan semua kekuatan untuk melindungi perempuan dan anak,” ujarnya.
Senada dengan itu, Project Manager PLAN Indonesia, Kristi Pratiwi, mengatakan program Voice for Equality dirancang untuk memperkuat pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender melalui partisipasi aktif masyarakat, khususnya perempuan dan kelompok rentan.
“Kami berharap NTB semakin kuat dalam mencegah kekerasan berbasis gender sehingga angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk perkawinan anak, dapat terus ditekan,” katanya.
Melalui kolaborasi lintas sektor ini, Pemerintah Provinsi NTB berharap upaya pencegahan, penanganan, dan pemulihan korban kekerasan dapat berjalan lebih efektif.
