Ombudsman RI Kunjungi SDN 61 Ambon, Tinjau Langsung Pelaksanaan MBG
Spektroom-Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Prof. Mokhammad Najih, tak tinggal diam. Ia turun langsung ke lapangan, meninjau pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di SD Negeri 61 Ambon. Tujuan kunjungannya untuk memastikan anak-anak Indonesia benar-benar mendapat haknya atas makanan sehat, bergizi, dan layak. Didampingi Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, serta sejumlah pejabat terkait, Najih menyusuri ruang makan dan dapur sekolah. Ia memperhatikan satu per satu piring yang disajikan kepada para siswa. “Kami ingin melihat langsung bagaimana kualitas makanan yang disajikan oleh Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG). Jangan sampai ada yang asal-asalan. Anak-anak harus mendapat makanan bergizi, tepat waktu, dan sesuai standar,” tegas Najih. Berdasarkan hasil pantauan, Najih menilai program di SDN 61 Ambon berjalan cukup baik, namun ada catatan, karena ditemukan perbedaan porsi makanan antar jenjang kelas. “Anak kelas tiga mendapat porsi berbeda dengan kelas empat sampai enam. Siswa kelas atas justru mendapat porsi lebih banyak. Secara umum kualitasnya baik, tapi keadilan porsi ini perlu diperhatikan,” ujarnya dengan nada serius. Najih menekankan pentingnya pengawasan hingga ke dapur penyelenggara. “Kami ingin tahu mulai dari bahan baku, proses memasak, sampai pengepakan dan distribusi. Di situ sering kali terjadi penyimpangan kecil yang berujung besar,” jelasnya. Ia juga menyoroti tantangan besar di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) yang menemui masalah berupa jarak dan transportasi yang menjadi kendala keterlambatan distribusi makanan. “Ada sekolah yang dekat dengan penyelenggara, tapi justru makanannya datang paling lambat. Artinya, sistem distribusinya belum beres,” sindir Najih tajam. Olehnya Najih, akan terus menelusuri, mengevaluasi, dan menegakkan standar pelayanan publik dalam program ini. “Negara tidak boleh abai. Anak-anak bangsa harus makan layak, tidak sekadar kenyang. Ini soal keadilan sosial dan martabat pelayanan publik,” tutupnya. (EM
