Padang Jadi Percontohan Nasional, Disdukcapil Siapkan Digitalisasi Bansos Berbasis IKD
Padang - Spektroom : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Padang menyatakan kesiapan penuh dalam mendukung program digitalisasi bantuan sosial (bansos) yang digagas pemerintah pusat.
Program tersebut ditujukan untuk memastikan penyaluran bantuan lebih tepat sasaran melalui integrasi data kependudukan digital.
Kepala Disdukcapil Kota Padang, Ances Kurniawan, menegaskan kesiapan itu merupakan bagian dari komitmen mendukung Program Unggulan (Progul) Padang Melayani. Salah satu langkah strategis yang diterapkan yakni mewajibkan penggunaan Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai syarat utama dalam mengakses bantuan sosial.
“Program ini bertujuan mengukur ketepatan bansos yang diterima masyarakat. Penggunaan IKD memungkinkan verifikasi dilakukan secara real-time, sehingga risiko data ganda atau salah sasaran dapat ditekan seminimal mungkin,” ujar Ances, Jumat (15/5/2026).
Kota Padang sendiri terpilih sebagai satu dari delapan kabupaten dan kota di Sumatera yang menjadi lokasi proyek percontohan (pilot project) digitalisasi bansos. Dalam skema tersebut, Disdukcapil Kota Padang memegang peran strategis sebagai koordinator wilayah pelaksanaan program.
Untuk mendukung implementasi di lapangan, sebanyak 1.750 agen pendamping telah disiagakan hingga tingkat RT dan RW. Mereka bertugas membantu masyarakat dalam proses aktivasi IKD agar seluruh penerima bantuan dapat terdata secara akurat dan terintegrasi.
Penguatan program digitalisasi bansos sebelumnya juga telah dimatangkan melalui pertemuan koordinasi antara Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, bersama tim lintas kementerian di Rumah Dinas Wali Kota Padang pada 24 April 2026 lalu.
Pertemuan tersebut dihadiri perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri, Kemenko Polhukam, Kemenpan-RB, Kominfo, hingga Bank Indonesia. Forum itu menjadi landasan strategis bagi percepatan implementasi program digital bansos di Kota Padang.
Dalam kesempatan tersebut, Maigus Nasir menegaskan digitalisasi menjadi solusi untuk mengatasi persoalan data kemiskinan yang selama ini dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi faktual di lapangan.
Melalui sinergi lintas sektor tersebut, Pemerintah Kota Padang menargetkan seluruh persiapan dapat rampung sehingga program Digital Bansos resmi diluncurkan pada Oktober 2026 mendatang.
