Padang Panjang Raih WTP ke-10 Berturut-turut, Masuk Daerah Terbaik Tindak Lanjut Audit BPK di Sumbar
Padang Panjang-Spektroom : Pemerintah Kota Padang Panjang kembali menorehkan prestasi di bidang tata kelola keuangan daerah dengan meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kesepuluh kalinya secara berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Tak hanya itu, Pemko Padang Panjang juga berhasil masuk sebagai salah satu daerah terbaik dalam tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK di Provinsi Sumatera Barat dengan capaian indeks tindak lanjut sebesar 86,02 persen atau peringkat kedua terbaik di Sumbar.
Penghargaan dan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK Sumbar, Sudarminto Eko Putra kepada Wali Kota Padang Panjang Hendri Arnis yang didampingi Ketua DPRD Imbral, Jum'at (29/5/2026) di Kantor BPK Sumbar.
Kepala Perwakilan BPK Sumbar Sudarminto Eko Putra mengapresiasi konsistensi Pemerintah Kota Padang Panjang dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah selama satu dekade terakhir.
Menurutnya, opini WTP diberikan karena laporan keuangan Pemko Padang Panjang dinilai telah disusun secara wajar sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang berlaku.
“Opini WTP diberikan karena laporan keuangan Pemko Padang Panjang dinilai telah disusun secara wajar sesuai standar akuntansi pemerintahan yang berlaku. Ini menunjukkan komitmen yang baik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel,” ujar Sudarminto.
Ia menilai capaian tersebut menjadi indikator positif bahwa pengelolaan keuangan daerah di Kota Padang Panjang terus mengalami peningkatan, termasuk dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.
Sementara itu, Wali Kota Padang Panjang Hendri Arnis menyampaikan rasa syukur atas keberhasilan mempertahankan opini WTP ke-10 secara berturut-turut tersebut.
Menurut Hendri, pencapaian itu merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran pemerintah daerah, DPRD, serta organisasi perangkat daerah (OPD) yang terus menjaga integritas dan profesionalisme dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Alhamdulillah, opini WTP ke-10 ini menjadi bukti komitmen bersama dalam menghadirkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan profesional. Ini bukan hanya prestasi administratif, tetapi juga bentuk tanggung jawab kepada masyarakat,” katanya.
Hendri menegaskan bahwa seluruh rekomendasi dan catatan dari BPK akan segera ditindaklanjuti secara maksimal guna meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan mencegah temuan berulang di masa mendatang.
“Kita ingin seluruh rekomendasi BPK dapat diselesaikan secara maksimal agar tidak menjadi temuan berulang di tahun berikutnya, termasuk penyelesaian persoalan aset daerah yang masih menjadi perhatian,” tambahnya.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh tim penyusun laporan keuangan daerah, mulai dari Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), Inspektorat, hingga seluruh OPD yang telah bekerja maksimal memastikan laporan keuangan tersusun sesuai ketentuan.
Senada dengan itu, Kepala BPKD Padang Panjang, Zia Ul Fikri mengatakan capaian tersebut menjadi motivasi bagi seluruh jajaran Pemerintah Kota Padang Panjang untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan secara profesional, transparan, dan penuh kehati-hatian.
“Keberhasilan ini tentu menjadi penyemangat bagi kami untuk terus meningkatkan kinerja dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah,” ujarnya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Penjabat Sekretaris Daerah Wita Desi Susanti, Staf Ahli Dian Eka Purnama, Kepala Inspektorat Ferino Romiko, Kepala Dinas Kominfo Harry Rizka Perdana, serta sejumlah pejabat dan undangan lainnya.
Raihan opini WTP ke-10 berturut-turut ini semakin memperkuat posisi Kota Padang Panjang sebagai salah satu daerah dengan tata kelola keuangan terbaik di Sumatera Barat serta menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. (Ris1)
