Pembangunan Ekonomi Lebih Banyak Diarahkan Untuk Perkuat Produksi dan Daya Beli Masyarakat Desa

Bandarlampung - Spektroom: Pada semester II 2026, pertumbuhan ekonomi Lampung mencapai 5,29 persen dan menempatkan Lampung pada posisi kedua pertumbuhan ekonomi tertinggi di Sumatera.

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djauzal saat membuka Diseminasi Laporan Perekonomian Provinsi (LPP) Lampung Semester II 2026, Diseminasi Kajian Fiskal Regional (KFR), serta Kinerja Sektor Jasa Keuangan Provinsi Lampung Semester II 2026, di Hotel Novotel, Bandarlampung, Selasa 13 Oktober 2026, juga mengatakan, perkembangan ekonomi tersebut tidak terlepas dari upaya pemerintah memperkuat perekonomian masyarakat, khususnya petani dan pelaku usaha di perdesaan.

Menurut Gubernur, Pemprov Lampung sedang mendorong perubahan pendekatan pembangunan ekonomi dari sistem trickle-down economy atau pertumbuhan yang diharapkan mengalir dari kelompok ekonomi atas ke bawah, menjadi bottom-up economy yang bertumpu pada penguatan ekonomi masyarakat desa.

Perubahan tersebut dinilai penting mengingat sektor pertanian masih menjadi penopang utama perekonomian Lampung dengan kontribusi sekitar 28 hingga 30 persen.

"Pasal 33 itu menyatakan koperasi, ekonomi disusun secara bersama-sama, dari atas sampai bawah. Bawah itu dikuatkan dulu. Koperasi adalah anchor, hub-hub ekonomi yang ada di desa-desa. Di desa-desa, itu yang akan menjadi motor penggerak ekonomi, terus dia naik ke atas, naik ke atas lagi sampai ke industri," tutur Mirza.

Mirza menilai, kebijakan pembangunan ekonomi perlu lebih banyak diarahkan untuk memperkuat kemampuan produksi dan daya beli masyarakat desa, bukan hanya memberikan insentif kepada industri besar.

Bahkan Mirza mengklaim tingkat kemiskinan di Lampung berhasil turun sekitar satu poin persentase dalam kurun waktu satu tahun.

Penurunan tersebut, menurutnya, lebih cepat dibandingkan rata-rata penurunan pada periode sebelumnya yang berada di kisaran 0,3 poin persentase per tahun.

Peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat juga terlihat dari data pembelian kendaraan baru yang dihimpun Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lampung.

Mirza mengungkapkan, pembelian kendaraan baru meningkat 43 persen, terutama pada kendaraan yang digunakan untuk mendukung kegiatan usaha dan distribusi hasil pertanian.

Secara terperinci, pembelian kendaraan jenis truk disebut melonjak 220 persen, van meningkat 123 persen, dan kendaraan pick-up naik 78 persen.

Menurutnya, peningkatan tersebut menjadi salah satu indikator bertambahnya aktivitas perdagangan dan distribusi komoditas di daerah.

Guna mempercepat mekanisasi pertanian yang rasio alsintannya dinilai masih terbatas, Pemprov Lampung menyiapkan skema pinjaman bunga 0 persen di luar skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan menggandeng perbankan daerah.

"Kita akan mendorong petani-petani untuk beli alsintan. Jadi, salah satunya itu kita pakai pinjaman nol persen tanpa bunga. Ini ada program pemerintah di luar KUR. Jadi program pemerintah Lampung, dari Bank Lampung. Nanti kita pakai subsidi," jelasnya.

Fasilitas pembiayaan tersebut turut disiapkan untuk menopang UMKM pengolahan hasil panen di pedesaan, seperti fasilitas penggilingan padi (rice milling) hingga mesin sangrai kopi (roaster).

"Kita ingin menumbuhkan desa ini bukan hanya tumbuh dari jual komoditas, tapi jual barang olah, barang yang sudah jadi," kata Gubernur.(@Ng).