Trending

Legislator Minta Evaluasi Total Tata Kelola Hutan

Legislator Minta Evaluasi Total Tata Kelola Hutan
Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo. (Foto: Parlementaria)

Jakarta - Spektroom : Pemerintah bersama seluruh stake holder terkait perlu melakukan evaluasi total terhadap penanganan hutan dan lingkungan sekitarnya. Pola bencana yang terus berulang, pada saat musim kemarau terjadi kebakaran dan bencana asap sementara ketika hujan datang menyusul bencana banjir bandang.

“Perlu evaluasi total tata kelola, perizinan sawit dan tambang di kawasan hutan. Penegakan hukum yang adil dan tegas. Hilirnya, berdayakan masyarakat sekitar hutan. Jangan biarkan mereka miskin,” kata anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo dalam keterangan pers di Jakarta seperti dikutip dari Parlementaria, Senin (12/10/2026).

Wakil rakyat dari daerah pemilihan Jateng III ini menekankan pentingnya penegakan hukum yang adil dan tegas serta memberikan efek jera terhadap pelanggaran, pembakaran hutan dan kejahatan lingkungan lainnya. Ia menilai sejauh ini kebijakan pemerintah masih reaktif terhadap kondisi tertentu.

“Negara harus hadir secara sungguh-sungguh. Tidak bisa hanya reaktif memadamkan api saat karhutla terjadi. Tidak bisa hanya reaktif mengirim bantuan saat banjir dan longsor terjadi,” tekan Firman.

Selain pembenahan di tingkat kebijakan dan pengawasan, ia menilai pemberdayaan masyarakat sekitar hutan harus menjadi bagian penting dari upaya pencegahan kerusakan lingkungan.

Pada bagian lain Firman yang juga anggota Badan Legislasi DPR RI ini mengingatkan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan perlu memperoleh kesempatan ekonomi yang memadai agar dapat meningkatkan kesejahteraan sekaligus berperan dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Ia menekankan persoalan kehutanan tidak dapat dipandang sebagai masalah yang hanya berdampak pada satu daerah. Kerusakan hutan di suatu wilayah dapat menimbulkan konsekuensi bagi masyarakat di wilayah lain, baik melalui penyebaran asap kebakaran maupun bencana hidrometeorologi.

“Karena hutan ini bukan milik satu daerah. Hutan Kalimantan yang terbakar, asapnya sampai ke Jawa. Hutan yang rusak di hulu, banjirnya sampai ke hilir,” demikian Firman. (my)

Berita terkait

Walikota Bukittinggi Hantarkan 3 Ranperda; APBD 2027, Penanggulangan Bencana dan BPRS Jam Gadang

Walikota Bukittinggi Hantarkan 3 Ranperda; APBD 2027, Penanggulangan Bencana dan BPRS Jam Gadang

Bukittinggi - Spektroom : Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias hantarkan Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bukittinggi Tahun 2027, Penanggulangan Bencana, serta Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Syariah Jam Gadang. Hantaran Ranperda itu disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Bukittinggi, di Gedung DPRD, Senin, (12/10/2026). Ketua

Wiza Andrita, Afrizal Aziz
DKI Jakarta Teken 15 Kerja Sama Strategis, Elektrifikasi Transjakarta Digelontorkan Rp5,07 Triliun

DKI Jakarta Teken 15 Kerja Sama Strategis, Elektrifikasi Transjakarta Digelontorkan Rp5,07 Triliun

Jakarta — Spektroom : Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menandatangani 15 dokumen kerja sama strategis untuk memperkuat pelayanan publik dan mempercepat pembangunan berkelanjutan. Salah satu kerja sama utama adalah pembiayaan elektrifikasi 3.782 unit bus dan Mikrotrans PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) senilai Rp5,07 triliun untuk tiga tahun ke depan. Penandatanganan yang melibatkan

Irvan Idris Saleh, Bian Pamungkas
Ribuan Warga Madura Gelar Istighasah di Depan Polresta Yogyakarta, Kawal Pemeriksaan Pengurus Paguyuban

Ribuan Warga Madura Gelar Istighasah di Depan Polresta Yogyakarta, Kawal Pemeriksaan Pengurus Paguyuban

Yogyakarta-Spektroom : Sekitar 1.000 warga Madura yang tergabung dalam Keluarga Madura Yogyakarta (KMY) dan paguyuban toko kelontong menggelar istighasah di depan Polresta Yogyakarta, Senin (12/10/2026). Selain berdoa bersama, mereka datang untuk mengawal proses pemeriksaan sejumlah pengurus paguyuban terkait laporan yang sedang ditangani kepolisian. Massa berasal dari lima

Fatmawaty, Bian Pamungkas