Pemkab Banyumas Siapkan Sekolah Permanen dan Hibahkan Lahan untuk Sekolah Rakyat
Banyumas-Spektroom : Pemerintah Kabupaten Banyumas memperkuat dukungan terhadap penyelenggaraan Sekolah Rakyat dengan menyiapkan sekolah permanen dan menghibahkan lahan seluas 67.506 meter persegi kepada Kementerian Sosial. Langkah tersebut dilakukan untuk memperluas akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Komitmen itu disampaikan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Banyumas, Dedy Noerhasan, saat menerima kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI di Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 1 Kabupaten Banyumas, Kamis (12/11/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Dedy yang mewakili Bupati Banyumas mengatakan, Sekolah Rakyat merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan.
Menurutnya, Pemkab Banyumas telah mengambil sejumlah langkah konkret untuk mendukung keberlangsungan program tersebut. Di antaranya membentuk tim teknis pengelolaan Sekolah Rakyat yang terdiri atas enam subsatgas, meliputi sarana dan prasarana, guru dan tenaga kependidikan, rekrutmen siswa, kurikulum, penganggaran, serta komunikasi publik.
Pemkab juga telah menerbitkan izin pendirian, menyerahkan Sekolah Rakyat Menengah Pertama ke-13 di Banyumas, serta menetapkan proses transisi menuju sekolah permanen.
“Sekolah Rakyat adalah ikhtiar negara untuk memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu memperoleh pendidikan yang bermutu, sekaligus sejalan dengan upaya mewujudkan Banyumas PAS (Produktif, Adil, dan Sejahtera),” kata Dedy.
Pada tahun ajaran 2026/2027, SRT 1 Banyumas melayani 340 siswa dari jenjang sekolah dasar, menengah pertama, dan menengah atas. Jumlah tersebut termasuk 44 siswa titipan dari Kabupaten Kebumen dan 49 siswa dari sekolah rintisan di Sentra Satria.
Selain pembelajaran akademik, siswa mendapatkan pengembangan keterampilan melalui kegiatan tata boga, batik ecoprint, kerajinan tangan, dan hidroponik. Kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler juga mencakup bidang sains, olahraga, kepemimpinan keagamaan, serta lingkungan.
Sementara itu, Kepala Sentra Satria Baturraden, Darmanto, mengungkapkan masih terdapat sejumlah kebutuhan yang perlu dipenuhi, seperti sarana prasarana, tenaga pendidik, sumber belajar, dan fasilitas pendukung asrama.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Atalia Praratya, menyoroti pentingnya sistem pendampingan siswa, terutama koordinasi guru, wali asuh, dan wali asrama. Ia juga mendorong pembentukan satuan tugas serta penyediaan saluran pengaduan untuk mencegah dan menangani perundungan.
Pemkab Banyumas berharap hasil kunjungan dan rekomendasi Komisi VIII DPR RI menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Sekolah Rakyat melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah.
