Pemkab Madiun Raih WTP ke-13 dari BPK
Madiun-Spektroom : Kabupaten Madiun meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Penghargaan ini menjadi sangat spesial karena menandai pencapaian WTP yang ke-13 kalinya secara berturut-turut.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK tersebut dilakukan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Timur, Yuan Candra Djaisin, S.E., M.M., kepada 33 Kabupaten/Kota, turut dihadiri Bupati Madiun Hari Wuryanto didampingi oleh Ketua DPRD Kabupaten Madiun Fery Sudarsono serta Sekda Kabupaten Madiun, di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Surabaya, Jumat (29/5/2026).
Bupati Hari Wuryanto menegaskan bahwa opini WTP merupakan indikator tata kelola administrasi dan pengelolaan keuangan daerah yang telah berjalan sesuai ketentuan. Namun, menurutnya, capaian tersebut harus diikuti dengan komitmen untuk terus melakukan perbaikan berdasarkan rekomendasi dan temuan BPK.
“Mempertahankan itu jauh lebih sulit. Jadi saya minta seluruh jajaran Pemkab Madiun berkomitmen melaksanakan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik,” tegasnya.
Opini WTP merupakan predikat tertinggi yang diberikan oleh BPK atas laporan keuangan pemerintah yang dinilai telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
Dengan raihan 13 kali WTP berturut-turut ini, Pemerintah Kabupaten Madiun mensejajarkan diri dengan beberapa daerah di Indonesia yang memiliki tata kelola keuangan terbaik dan konsisten, sekaligus menjadi pemacu semangat untuk terus menghadirkan pelayanan publik yang bersih dari korupsi.
Selain itu, diraihnya lagi opini WTP dari BPK ini menjadi bukti kukuhnya komitmen Pemerintah Kabupaten Madiun dalam pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
