Pemkab Pasaman Barat Koordinasikan Penanganan Banjir Dan Longsor dengan Menko PMK Pratikno
Spektroom - Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat bergerak cepat merespons bencana banjir dan longsor yang melanda sepuluh dari sebelas kecamatan. Usai meninjau langsung sejumlah titik terdampak, Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat membagi tugas untuk memastikan seluruh proses penanganan darurat, pelayanan korban, hingga pemulihan dini berjalan optimal.
Wakil Bupati M. Ihpan, didampingi Wakil Ketua DPRD Pasaman Barat Supriyono dan Sekretaris Daerah Doddy San Ismail, bertolak ke Jakarta menghadiri rapat koordinasi tingkat Menteri Percepatan Penanganan Bencana Banjir dan Tanah Longsor pada Kamis (27/11/2025).
Pertemuan tersebut digelar di Gedung Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB), Jakarta Timur.
Rapat koordinasi tingkat menteri itu dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Pratikno. Fokus pembahasan diarahkan pada percepatan penanganan banjir dan tanah longsor yang terjadi di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh.
Menko PMK menegaskan bahwa penanganan bencana harus memprioritaskan pelayanan kepada korban, pencarian dan pertolongan, evakuasi warga terdampak, serta pembukaan akses jalan yang terputus akibat longsor.
Sementara itu, Bupati Pasaman Barat, Yulianto, terus memantau kondisi masyarakat terdampak banjir di lapangan. Ia memastikan bahwa bantuan logistik telah disalurkan ke wilayah-wilayah yang membutuhkan, sekaligus mengoordinasikan langkah-langkah percepatan distribusi bantuan.
Pemda Pasaman Barat juga telah menetapkan masa tanggap darurat bencana untuk mempercepat mobilisasi sumber daya. Pemerintah daerah berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mendirikan pos pengungsian, dapur umum, serta berkoordinasi dengan BUMN, BUMD, dan perusahaan untuk menggalang bantuan.
Melalui koordinasi langsung dengan pemerintah pusat, Pemda Pasaman Barat berharap penanganan darurat bencana dapat berlangsung lebih efektif, terutama dalam memenuhi kebutuhan mendesak masyarakat dan mempercepat pemulihan wilayah terdampak. (RRE/Rel)
