Wabup Pasaman Barat dan DPRD Dengarkan Pidato Kenegaraan Presiden tentang RAPBN 2027

Wabup Pasaman Barat dan DPRD Dengarkan Pidato Kenegaraan Presiden tentang RAPBN 2027
Sidang Pleno DPRD Pasaman Barat dengan agenda tunggal mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden. (Foto: Diskominfo Pasbar)

Pasaman Barat–Spektroom : Wakil Bupati Pasaman Barat, M. Ihpan, bersama pimpinan dan anggota DPRD Pasaman Barat mengikuti Sidang Paripurna Istimewa dalam rangka mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia terkait Pengantar/Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan, Jumat (14/8/2026).

Sidang yang digelar di Aula Kantor DPRD Pasaman Barat tersebut dibuka oleh Ketua DPRD Pasaman Barat, Dirwansyah, didampingi wakil ketua. Kegiatan turut dihadiri jajaran pemerintah daerah, Forkopimda, organisasi wanita, serta undangan lainnya.

Rangkaian sidang diawali dengan Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani. Selanjutnya, peserta mengikuti secara daring pidato Presiden RI, Prabowo Subianto, mengenai Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU APBN 2027 beserta Nota Keuangan.

Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa RAPBN 2027 dirancang tetap ekspansif, kolaboratif, terarah, dan terukur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Presiden menekankan pentingnya transformasi ekonomi serta penguatan sinergi pemerintah pusat dan daerah agar program pembangunan berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat.

Dalam penyusunan RAPBN 2027, pemerintah menetapkan delapan prioritas utama pembangunan, yakni kedaulatan pangan; kemandirian energi dan air; pendidikan; kesehatan; hilirisasi dan industrialisasi; infrastruktur, perumahan, dan ketahanan terhadap bencana; penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa; serta penurunan kemiskinan.

Kedelapan prioritas tersebut diperkuat dengan agenda strategis lainnya, meliputi pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, peningkatan tata kelola pemerintahan, percepatan digitalisasi, serta penguatan diplomasi ekonomi.

"Delapan prioritas tersebut didukung oleh penguatan pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, percepatan digitalisasi, dan diplomasi ekonomi," kata Presiden dalam pidatonya di Jakarta.

Presiden juga menyebut capaian perekonomian pada semester pertama 2026 menjadi salah satu pijakan dalam penyusunan RAPBN 2027. Evaluasi kondisi ekonomi diperlukan agar kebijakan fiskal mampu menjawab tantangan sekaligus memanfaatkan peluang pembangunan.

"Sinergi kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, dan Danantara harus bekerja sinergis dan semakin solid," ujar Presiden.

Melalui sidang tersebut, Pemerintah Kabupaten dan DPRD Pasaman Barat memperoleh gambaran mengenai arah kebijakan fiskal dan prioritas pembangunan nasional yang akan menjadi dasar penyusunan APBN 2027 sekaligus menjadi acuan dalam penyelarasan program pembangunan daerah.

Berita terkait

Denda Pajak Kendaraan Dihapus, Bapenda Maluku Dorong Wajib Pajak Bayar Pokok

Denda Pajak Kendaraan Dihapus, Bapenda Maluku Dorong Wajib Pajak Bayar Pokok

Ambon-Spektroom : Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Maluku terus menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penguatan pelayanan pajak, termasuk memberikan relaksasi berupa penghapusan denda bagi wajib pajak kendaraan bermotor yang menunggak. Kepala Bapenda Provinsi Maluku, Dr. Djalaludin Salampessy, S.Pi., SH., M.Si, mengatakan kebijakan tersebut menjadi salah satu langkah pemerintah

Eva Moenandar, Julianto
Kemarau Panjang, 276 Warga Perbatasan Kapuas Hulu Krisis Air Bersih, Polri Turun dengan AWC

Kemarau Panjang, 276 Warga Perbatasan Kapuas Hulu Krisis Air Bersih, Polri Turun dengan AWC

Kapuas Hulu-Spektroom : Kemarau panjang mulai melanda kehidupan warga di kawasan perbatasan Indonesia–Malaysia. Sebanyak 108 kepala keluarga atau 276 jiwa di Desa Sungai Antu, Kecamatan Puring Kencana, Kabupaten Kapuas Hulu, kesulitan mendapatkan air bersih setelah debit sumber air dari perbukitan terus menurun. Merespons kondisi tersebut, Polres Kapuas Hulu melalui Polsek

Apolonius Welly, Julianto
Tingginya Partisipasi Masyarakat Untuk Sterilisasi Kucing Mendapat Sambutan Baik Dari DKP3

Tingginya Partisipasi Masyarakat Untuk Sterilisasi Kucing Mendapat Sambutan Baik Dari DKP3

Depok-Spektroom : Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) Kota Depok menggelar layanan sterilisasi kucing gratis . Kegiatan yang berlangsung di Balai Kota Depok menjadi bagian dari rangkaian menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia. Sebanyak 98 ekor kucing berhasil menjalani sterilisasi, terdiri dari 95 kucing jantan

Asmari, Julianto