Pemkab Sleman Dorong Penguatan Pendampingan Hukum dalam Pembangunan Daerah

Pemkab Sleman Dorong Penguatan Pendampingan Hukum dalam Pembangunan Daerah
Bupati Sleman Harda Kiswaya foto bersama dengan Kepala Kejaksaan Negeri Sleman Dinar Kripsiaji melakukan penguatan koordinasi beserta Rabu (26/8/2026), Foto: Fatmawati

Sleman – Spektroom: Pemerintah Kabupaten Sleman mendorong penguatan koordinasi dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Sleman untuk memastikan program pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai aturan hukum.

Penguatan koordinasi tersebut menjadi salah satu pokok pembahasan dalam pertemuan Bupati Sleman Harda Kiswaya dengan Kepala Kejari Sleman Dinar Kripsiaji di Kantor Kejari Sleman, Rabu (26/8/2026).

Bupati Harda mengatakan, keterlibatan aparat penegak hukum dalam pembangunan tidak semata-mata berkaitan dengan penindakan ketika terjadi persoalan hukum.

Menurutnya, aspek pencegahan melalui komunikasi dan koordinasi sejak awal juga penting untuk meminimalkan potensi persoalan dalam pelaksanaan program pemerintah.

“Kolaborasi ini penting untuk memperkuat tata kelola pemerintahan, sehingga berbagai program dan kebijakan pembangunan dapat dilaksanakan secara optimal, memberikan manfaat bagi masyarakat, serta tetap berada dalam koridor hukum,” ujar Harda.

Ia berharap koordinasi antara Pemkab Sleman dan Kejari Sleman dapat dilakukan secara berkelanjutan, terutama dalam memastikan kebijakan dan program pemerintah memiliki landasan hukum yang jelas.

Menurut Harda, langkah preventif tersebut diperlukan agar pelaksanaan pembangunan tidak hanya berorientasi pada capaian program, tetapi juga memperhatikan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Harapannya, komunikasi dan koordinasi antara Pemkab Sleman dan Kejari Sleman semakin kuat. Dengan demikian, pembangunan di Kabupaten Sleman dapat berjalan dengan baik dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” katanya.

Sementara itu, Kajari Sleman Dinar Kripsiaji menyatakan kesiapan Kejari Sleman untuk terus membangun kerja sama dengan Pemkab Sleman sesuai tugas dan fungsi kejaksaan.

Dinar menilai dukungan dan koordinasi antar lembaga diperlukan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang kuat sekaligus mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Sleman.

“Saya mohon kerja sama dan dukungan dari Bapak dan Ibu semua. Hal ini tidak hanya untuk saya pribadi, namun juga untuk Pemerintah Kabupaten Sleman,” ujarnya.

Pertemuan tersebut diharapkan tidak berhenti pada komunikasi kelembagaan, tetapi dapat ditindaklanjuti melalui koordinasi yang lebih efektif dalam mendukung pelaksanaan program pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat.

Berita terkait

Wujudkan Pelayanan Publik Inklusif, Balai POM di Sofifi Gelar Sharing Session dan Pelatihan Bahasa Isyarat

Wujudkan Pelayanan Publik Inklusif, Balai POM di Sofifi Gelar Sharing Session dan Pelatihan Bahasa Isyarat

Sofifi-Spektroom : Pelayanan publik yang inklusif bukan hanya tentang menyediakan fasilitas, tetapi juga tentang kompetensi petugas untuk memahami dan melayani setiap masyarakat tanpa terkecuali. Semangat tersebut menjadi dasar Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Maluku Utara di Sofifi dalam meningkatkan kualitas pelayanan melalui kegiatan Sharing Session Pelayanan Publik Inklusif dan Pelatihan

Nanang Adrany, Pelinus Latuheru
Muhaimin Iskandar: Pemerintah Tak Boleh Sekadar Jadi Regulator, UMKM Harus Naik Kelas

Muhaimin Iskandar: Pemerintah Tak Boleh Sekadar Jadi Regulator, UMKM Harus Naik Kelas

Batu - Spektroom: Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menegaskan pemerintah tidak boleh hanya berperan sebagai regulator dalam mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Pemerintah harus menjadi bagian dari ekosistem yang membuka akses usaha, mulai dari bahan baku, permodalan, teknologi hingga pemasaran. Penegasan itu disampaikan Muhaimin saat meluncurkan Perintis

Buang Supeno