Trending

Pemko Tanjungpinang Perkuat Sinergi dalam Perlindungan Haki dan Pengembangan Potensi UMKM

Pemko Tanjungpinang Perkuat Sinergi dalam Perlindungan Haki dan Pengembangan Potensi UMKM
Walikota Tanjungpinang, Lis Darmansyah, menerima rombongan Kakanwail Kemenkum Kepri. (Foto: Prokompim)

Tanjungpinang–Spektrooom : Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah menerima kunjungan silaturahmi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau (Kakanwil Kemenkum Kepri), Morina Harahap bersama jajaran di Ruang Kantor Wali Kota Tanjungpinang, Senin (26/10/2026).

Pertemuan tersebut menjadi ruang untuk memperkuat sinergi antara Pemerintah Kota Tanjungpinang dan Kanwil Kemenkum Kepri, terutama dalam perlindungan kekayaan intelektual, penguatan identitas daerah, serta pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Dalam audiensi itu, Kemenkum Kepri mengusulkan agar gonggong sebagai salah satu kuliner khas Tanjungpinang mendapat perlindungan kekayaan intelektual. Upaya ini dinilai penting untuk memperkuat identitas gonggong sebagai produk khas daerah sekaligus meningkatkan nilai dan daya tariknya melalui strategi branding yang lebih luas.

Wali Kota Lis Darmansyah menyambut baik usulan tersebut dan mengapresiasi dukungan serta berbagai program Kemenkum Kepri yang telah memberikan manfaat bagi Pemerintah Kota Tanjungpinang.

Menurutnya, perlindungan kekayaan intelektual menjadi salah satu langkah penting untuk memperkuat identitas produk lokal, sekaligus membuka peluang bagi UMKM agar semakin berkembang dan memiliki daya saing.

“Pemko Tanjungpinang sangat mengapresiasi dukungan Kemenkum Kepri selama ini. Ke depan, kita akan mengidentifikasi dan mengkurasi berbagai potensi serta ciri khas Tanjungpinang yang bisa diperkuat identitas dan perlindungannya, sehingga memberikan nilai tambah bagi daerah dan manfaat bagi masyarakat, khususnya pelaku UMKM,” ujar Lis.

Wali Kota Tanju gpinang bersama Kakanwil Kemenkum Kepri. (Foto: Prokompim)

Selain perlindungan kekayaan intelektual, Wali Kota Lis juga berharap Kemenkum Kepri dapat membantu mengkaji kembali konsep Otorita Bintan, khususnya dari sisi regulasi dan peluang pengembangan Pulau Bintan sebagai kawasan perdagangan bebas atau Free Trade Zone (FTZ).

Menurutnya, kajian tersebut diperlukan untuk melihat peluang dan berbagai aspek yang perlu dipersiapkan agar pengembangan kawasan perdagangan bebas dapat berjalan lebih optimal pada masa mendatang.

Lis juga menegaskan, penguatan identitas daerah perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan memberi perhatian tidak hanya pada gonggong, tetapi juga berbagai produk unggulan dan potensi lokal lainnya yang layak dikembangkan serta dilindungi.

Melalui sinergi dengan Kanwil Kemenkum Kepri, Pemerintah Kota Tanjungpinang berharap semakin banyak potensi lokal yang mendapat perlindungan dan pengakuan, sehingga mampu memperkuat identitas daerah, mendorong pertumbuhan UMKM, serta memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian masyarakat.

Berita terkait

Bimtek DPRD Kota Ambon, Bahas Penyelarasan Pokir dengan RKPD, KUA-PPAS dan APBD

Bimtek DPRD Kota Ambon, Bahas Penyelarasan Pokir dengan RKPD, KUA-PPAS dan APBD

Ambon–Spektroom: DPRD Kota Ambon menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) dengan tema “Sinkronisasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD dalam Mendukung Perencanaan Pembangunan Kota Ambon”, Sabtu (14/11/2026), bertempat di Hotel Santika Ambon. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kapasitas kelembagaan DPRD, khususnya dalam mengoptimalkan penyusunan dan pengelolaan pokok-pokok pikiran (Pokir) agar selaras

Eva Moenandar, Rafles
Lamsel Fest 2026 : Spirit of Krakatoa, Krakatau Pernah Meletus, Dari Dasar Lautnya Lahir Anak Krakatau

Lamsel Fest 2026 : Spirit of Krakatoa, Krakatau Pernah Meletus, Dari Dasar Lautnya Lahir Anak Krakatau

Lampung Selatan - Spektroom: Ribuan masyarakat memadati Lapangan Korpri, Kalianda, untuk menikmati pawai budaya dalam rangkaian Lampung Selatan Festival (Lamsel Fest) 2026 hari kedua. Mengusung semangat kebersamaan, festival ini menjadi persembahan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan bagi masyarakat dalam menyambut Hari Jadi ke-70 Kabupaten di pintu gerbang pulau Sumatra ini. Bupati

Anggoro AP
Korupsi Retribusi RPTKA Kalbar: Negara Rugi Rp448 Juta, Aset Rp150 Juta Disita

Korupsi Retribusi RPTKA Kalbar: Negara Rugi Rp448 Juta, Aset Rp150 Juta Disita

Pontianak - Spektroom :  Penyidikan kasus dugaan korupsi pengelolaan uang penerimaan retribusi pengesahan perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Kalimantan Barat akhirnya tuntas. Penyimpangan anggaran Tahun Anggaran 2025 tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara mencapai Rp448 juta. Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda

Apolonius Welly, Heriyoko