Pemkot Batu Gelar Forum Strategic Meeting 2025, Wujudkan Kolaborasi Menuju Mbatu SAE
Spektroom -– Pemerintah Kota Batu menggelar Forum Strategic Meeting Tahun 2025 sebagai upaya memperkuat kinerja perangkat daerah dan memastikan tercapainya target pembangunan.
Kegiatan ini berlangsung di Ballroom Semeru Hotel Aston Inn Batu, Senin (4/8/2025), dengan mengusung tema “Membangun Kolaborasi, Memperkuat Sinergi dalam Mewujudkan Target Kinerja APBD Tahun 2025 dan Rencana Kinerja Tahun 2026 untuk Pencapaian Visi Misi Mbatu SAE.”
Wali Kota Batu, Nurochman, dalam sambutannya menekankan pentingnya forum ini sebagai ajang refleksi dan perbaikan kinerja secara konkret. Ia meminta agar paparan dari masing-masing perangkat daerah tidak bersifat normatif semata, melainkan mengarah pada capaian yang jelas dan terukur.
“Ternyata kita punya kekuatan sebesar ini dalam menjalankan pemerintahan. Tapi saya minta jangan hanya laporan normatif. Harus ada progres konkret yang menunjukkan goal 2025, termasuk target jangka menengah dan panjang,” tegas Nurochman.
Ia menyampaikan bahwa beberapa program sudah menunjukkan hasil, seperti kenaikan insentif bagi pekerja sosial. Namun, ia juga menyoroti sejumlah program yang belum berjalan optimal, seperti insentif bagi takmir masjid dan linmas.
“Kita sudah punya nomenklatur. Jangan sampai hanya karena masalah administratif, programnya mandek. Ajak Kemenag duduk bersama cari solusi,” ujarnya.
Salah satu isu strategis yang turut menjadi perhatian utama adalah pengelolaan sampah. Nurochman meminta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk melibatkan para praktisi guna menemukan pendekatan yang lebih efektif dan berkelanjutan.
“Masalah sampah bukan hanya tugas DLH. Semua OPD harus terlibat. Ini pekerjaan kolaboratif,” imbuhnya.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Batu, Heli Suyanto, menyoroti pentingnya sinergi antara Bappelitbangda, Inspektorat, dan Badan Keuangan Daerah sebagai poros perencanaan, pengawasan, dan penganggaran kebijakan pembangunan.
“Bappelitbangda harus berfungsi optimal sebagai think tank kepala daerah. Tinggal bagaimana eksekusinya. Harus fokus dan saling menguatkan,” tegas Heli.
Ia juga menegaskan pentingnya komitmen dalam pemenuhan data dan pelaporan untuk Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK RI, sebagai bagian dari akuntabilitas pemerintahan daerah.
“PR kita dari KPK banyak. Jangan lelah mengingatkan, dan jangan sampai data MCP tidak lengkap hanya karena lalai,” ucapnya.
Forum ini dihadiri seluruh kepala OPD, pejabat administrator dan fungsional, serta tenaga ahli Wali Kota. Agenda forum meliputi pemaparan capaian kinerja Triwulan II Tahun 2025, pembahasan proyek strategis daerah, postur keuangan APBD 2026, serta isu prioritas nasional seperti pengentasan kemiskinan, hilirisasi, ketahanan pangan, dan peningkatan layanan kesehatan.
Melalui forum ini, diharapkan terbangun kolaborasi nyata lintas perangkat daerah dan mitra eksternal, guna menghasilkan perencanaan strategis yang selaras dengan visi dan misi Mbatu SAE, serta menjawab kebutuhan masyarakat secara lebih nyata dan berdampak.
