Pemkot Pontianak Fokus Data Valid dan Mutakhir, Kunci Kebijakan Lebih Presisi
Pontianak-Spektroom :
Pemerintah Kota Pontianak memperkuat fondasi kebijakan berbasis data dengan menggelar Pelatihan Penyusunan Metadata dan Penerapan Standar Data Tahun 2026, Rabu (22/4/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Wali Kota ini menjadi langkah strategis untuk memastikan setiap kebijakan publik disusun dari data yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi.
Sekretaris Daerah Kota Pontianak, Amirullah, menegaskan bahwa kualitas data menjadi penentu utama arah kebijakan pemerintah.
Ia menyoroti dua aspek krusial yang harus dipenuhi, yakni validitas dan ke terbaruan data.
Menurutnya, tanpa dua unsur tersebut, kebijakan berpotensi melenceng dari kebutuhan riil masyarakat.
“Data harus berasal dari lembaga yang kompeten dan mencerminkan kondisi terkini. Ini penting agar kebijakan yang diambil tepat sasaran,” kata Amirullah usai membuka kegiatan.
Ia juga mendorong seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk tidak sekadar mengumpulkan data, tetapi membangun sistem pengelolaan berkelanjutan melalui pendekatan time series.
Dengan demikian, data tidak hanya menjadi arsip, melainkan bahan analisis yang mampu mengidentifikasi tren dan kebutuhan masyarakat secara lebih presisi.
“Ketika data dianalisis dengan baik, program pemerintah akan lebih efektif menjangkau kelompok yang benar-benar membutuhkan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak, Syamsul Akbar, menyebut pelatihan ini sebagai bagian dari implementasi program Satu Data Indonesia di tingkat daerah.
Ia menekankan pentingnya standar data dan metadata sebagai fondasi integrasi antarinstansi.
“Data yang dihasilkan tidak hanya untuk internal pemerintah, tetapi juga bisa dimanfaatkan publik untuk riset, pendidikan, hingga pengembangan aplikasi,” jelas Akbar.
Ia mengakui, tantangan utama selama ini adalah belum optimalnya ketersediaan metadata serta belum seragamnya standar data antarperangkat daerah.
Karena itu, pelatihan ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas teknis aparatur dalam menghasilkan data yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam kesempatan yang sama, Pemkot Pontianak juga mencanangkan program Kelurahan Cinta Statistik (Cantik) Tahun 2026 di tiga wilayah, yakni Benua Melayu Darat, Benua Melayu Laut, dan Batulayang.
Program ini ditujukan untuk membangun budaya sadar data hingga level paling bawah pemerintahan.
Kepala BPS Kota Pontianak, Dody Saputro, menegaskan bahwa data merupakan aset strategis yang hanya dapat dioptimalkan melalui kolaborasi lintas sektor.
Ia menekankan peran BPS sebagai pembina data, Diskominfo sebagai wali data, dan OPD sebagai produsen data.
“Tanpa standar yang benar, data bisa bias dan tidak maksimal dimanfaatkan.
Kolaborasi menjadi kunci membangun data yang berkualitas,” tegasnya.
BPS, lanjut Dody, siap mendampingi perangkat daerah melalui pembinaan statistik, termasuk hingga tingkat kelurahan.
Pendampingan ini dinilai penting untuk memastikan data yang dihasilkan tidak hanya akurat, tetapi juga representatif dalam menggambarkan kondisi lapangan.q
