Pemprov Papua Siapkan Rumah Perlindungan Bagi Perempuan & Anak Korban Kekerasan
Jayapura-Spektroom : Pemerintah Provinsi Papua menyiapkan rumah perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang diprogramkan tahun 2027. Oleh sebab itu Gubernur Papua Matius D. Fakhiri meminta fasilitas perlindungan yang sudah menjadi aset pemerintah dievaluasi agar dapat difungsikan.
Fakhiri menyampaikan rencana tersebut saat menghadiri Rapat Koordinasi Forum Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Papua di Kota Jayapura, Jumat, 9 Oktober 2026. Ia meminta dinas terkait memastikan fasilitas tersebut dapat digunakan sesuai peruntukannya.
"Perlindungan perempuan dan anak berkaitan dengan keselamatan dan masa depan generasi Papua. Justru itulah selaku gubernur, konsen saya itu kepada perempuan dan generasi muda,” ujarnya.
Ia menyebut perempuan dan generasi muda sebagai generasi emas Tanah Papua yang harus dijaga, sebab kasus kekerasan masih menjadi tantangan karena banyak kejadian belum dilaporkan atau tercatat.
Fakhiri meminta pemerintah memperkuat kolaborasi dengan kepolisian, kejaksaan, lembaga adat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam menangani kasus kekerasan. Ia juga meminta penanganan mengikuti mekanisme hukum dengan mempertimbangkan pendekatan sosial apabila memungkinkan.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua, Selvina Y. Imbiri, mengatakan kekerasan terhadap perempuan dan anak masih seperti fenomena gunung es. “Kasus yang tercatat itu yang bisa dilaporkan, tetapi masih banyak di luar yang belum terlaporkan,” kata Selvina.
Menurut Selvina, rapat koordinasi tersebut membahas mekanisme penanganan korban, termasuk proses hukum, pemulihan psikologis dan kesehatan, serta reintegrasi sosial. Forum itu juga diharapkan menghasilkan sistem rujukan yang jelas, cepat, aman, dan responsif melalui kolaborasi lintas sektor.
